Soal Vaksin Mandiri, Erick Thohir: Bukan Berarti yang Bayar Didahulukan

Kompas.com - 03/09/2020, 13:41 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (17/7/2020). ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menyiapkan skema untuk penyuntikan vaksin massal Covid-19.

Nantinya, akan ada skema vaksin gratis dari pemerintah dan ada pula vaksin mandiri yang biayanya ditanggung oleh perorangan.

Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan, untuk pemberian vaksin Covid-19 yang masuk dalam kategori bantuan dari pemerintah, akan menggunakan data dari BPJS Kesehatan.

Baca juga: Pemerintah Prioritaskan 1,5 Juta Tenaga Medis Disuntik Vaksin Covid-19

“Jumlah PBI (Penerima Bantuan Iuran) ada 93 juta, nah itu jadi prirotas yang masuk dalam vaksin gratis dari pemerintah,” ujar Erick dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/9/2020).

Sementara itu, lanjut Erick, untuk vaksin mandiri, biayanya akan ditanggung oleh masing-masing individu. Orang yang mengikuti program ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori mampu.

Kendati begitu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini memastikan, tak akan mendahului orang yang melakukan vaksin secara mandiri.

“Bukan berarti yang bayar didahulukan daripada yang gratis, enggak. Nanti ada sinkronisasi jadwal, data, bukan berarti diputarbalikkan pemerintah cari uang,” kata mantan bos Inter Milan itu.

Baca juga: Erick Thohir Minta Kadin Tak Ikut Program Bantuan Vaksin Covid-19 dari Pemerintah

Diketahui, Indonesia sendiri melalui PT Bio Farma tengah mengembangkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac asal China. Saat ini, Sinovac tengah melakukan uji klinis tahap tiga di Indonesia, Bangladesh, Arab Saudi, dan Turki.

Selain dengan Sinovac, Indonesia juga menjalin kerja sama terkait vaksin Covid-19 dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UAE), G42. Untuk G42, melakukan uji klinis sendiri di UEA.

Indonesia telah mengirim tim ke UEA untuk memantau uji klinis tersebut.

Jika proses uji klinis itu berjalan mulus, ditargetkan di awal 2021 sudah bisa dilakukan imunisasi massal bagi masyarakat Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Catat, Ini Jadwal Operasional SiCepat Selama Masa Lebaran 2021

Catat, Ini Jadwal Operasional SiCepat Selama Masa Lebaran 2021

Whats New
Pendaftaran CPNS 2021 Buka Formasi Khusus, Catat Syaratnya

Pendaftaran CPNS 2021 Buka Formasi Khusus, Catat Syaratnya

Whats New
Bank BJB Sediakan Fitur Bayar Zakat Lewat Digi Cash

Bank BJB Sediakan Fitur Bayar Zakat Lewat Digi Cash

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Antara Faktor Fungsional, Estetika, dan Emosional dalam Hobi Koleksi Barang

[KURASI KOMPASIANA] Antara Faktor Fungsional, Estetika, dan Emosional dalam Hobi Koleksi Barang

Rilis
Pengusaha yang Kena Sanksi Administratif, Bukan Berarti Hilang Kewajiban Bayar THR

Pengusaha yang Kena Sanksi Administratif, Bukan Berarti Hilang Kewajiban Bayar THR

Whats New
Harga Kedelai Dunia Alami Kenaikan, Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil

Harga Kedelai Dunia Alami Kenaikan, Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil

Whats New
Update Jadwal CPNS 2021 dan Pengumuman Pembukaan Formasi Khusus

Update Jadwal CPNS 2021 dan Pengumuman Pembukaan Formasi Khusus

Whats New
Ada 29.296 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik di Hari Kedua Larangan Mudik

Ada 29.296 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik di Hari Kedua Larangan Mudik

Whats New
Viral Video Jokowi Terkait Babi Panggang Ambawang, Ini Penjelasan Mendag

Viral Video Jokowi Terkait Babi Panggang Ambawang, Ini Penjelasan Mendag

Whats New
Tanah di Desa Cibodas, Purwakarta, Sering Kehilangan Air, Kementan Laksanakan Program RJIT

Tanah di Desa Cibodas, Purwakarta, Sering Kehilangan Air, Kementan Laksanakan Program RJIT

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Mengapa Kita Suka Bergosip dan Bisakah Melatih Diri agar Berjarak dengan Gosip?

[KURASI KOMPASIANA] Mengapa Kita Suka Bergosip dan Bisakah Melatih Diri agar Berjarak dengan Gosip?

Rilis
Video Jokowi Promosikan Bipang Ambawang Viral, Mendag Minta Maaf

Video Jokowi Promosikan Bipang Ambawang Viral, Mendag Minta Maaf

Whats New
BUMDes Ini Kelola Pertashop, 22 Bulan Bisa Balik Modal

BUMDes Ini Kelola Pertashop, 22 Bulan Bisa Balik Modal

Whats New
Simak Lagi Beda Nasib PPPK dan CPNS Usai Lulus Seleksi ASN 2021

Simak Lagi Beda Nasib PPPK dan CPNS Usai Lulus Seleksi ASN 2021

Whats New
Ternyata Ini Cara Petugas Mengetahui Kendaraan Pemudik atau Bukan

Ternyata Ini Cara Petugas Mengetahui Kendaraan Pemudik atau Bukan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X