Faisal Basri Soal Revisi UU BI: Masalah di Kementerian, Moneter Diobok-obok

Kompas.com - 03/09/2020, 15:52 WIB
Ekonom Senior Indef, Faisal Basri usai ditemui di Jakarta, Rabu (20/11/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIEkonom Senior Indef, Faisal Basri usai ditemui di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyoroti wacana revisi Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Saat ini, RUU tersebut masih menjadi pembahasan di Badan Legislasi DPR RI.

Menurut dia, upaya untuk merevisi UU BI tersebut tidak akan menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi. Sebab menurut dia, seharusnya yang diperbaiki adalah kinerja kementerian teknis, bukan justru melakukan revisi atas undang-undang otoritas moneter.

"Ini nestapa kita, masalah ini ada di fiskal dan kementerian teknis, malah moneter diobok-obok," ujar Faisal dalam distrusi secara virtual, Kamis (3/0/2020).

Baca juga: Produk Baru KUR Perbankan untuk Pelaku Usaha Mikro

Lebih lanjut ia menjelaskan, salah satu pasal yang direvisi di dalam RUU tersebut yakni terkait dewan moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Ia menilai hal itu berlawan dengan UUD 1945 pasal 23 D.

Di dalam UUD 1945 dijelaskan, negara memiliki bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

UU 23 tahun 1999 pun lahir dan di dalam pasal 4 ayat 2 dijelaskan, BI merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain kecuali ada hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

"Kemudian ada penerbitan Perppu LPS, ini semua diselesaikan dengan moneter. Tangan yang gatal, malah kaki yang diamputasi. Apa salahnya moneter?," ujar Faisal.

Baca juga: Pabrik Jadi Klaster Covid-19, Erick Thohir Ingatkan Pengusaha

Faisal pun menyoroti kinerja otoritas fiskal, dengan rasio perpajakan pada tahun 2009 lalu hanya 9,8 persen atau terendah dalam sepuluh tahun terakhir.

Namun demikian, kementerian teknis justru tidak melakukan perbaikan dalam kinerjanya.

"Ini kementerian teknis malah business as usual," ujar dia.

Mengutip draf RUU Sistem Keuangan yang diterima Kompas.com, beleid soal Dewan Moneter diatur dalam beberapa pasal.

Pasal 7 ayat 3 RUU menyebut, penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh dewan moneter.

Baca juga: Erick Thohir: Harga Vaksin Covid-19 Dinamikanya Tinggi

Sementara itu, ketentuan pasal 9 yang menjelaskan bahwa pihak lain tidak bisa ikut campur dalam pelaksanaan tugas BI dihapus.

Kemudian pasal tersebut diganti dengan disisipkannya 3 pasal baru, yakni pasal 9A, pasal 9B, dan pasal 9C. Pasal tersebut menjelaskan, dewan moneter akan memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Dewan ini terdiri dari 5 anggota, yakni Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Ketua Dewan Komisioner OJK. Dewan moneter diketuai oleh Menteri Keuangan. Apabila dipandang perlu, pemerintah dapat menambah beberapa orang menteri sebagai anggota penasehat kepada Dewan Moneter.

Di pasal 9C, keputusan dewan moneter diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Bila Gubernur BI tidak memufakati hasil musyawarah, Gubernur BI dapat mengajukan pendapatnya kepada pemerintah. Poin ini juga yang dipersoalkan karena membuat peran gubernur dalam mengambil kebijakan moneter menjadi lemah.

Baca juga: Anggaran Infrastruktur Lebih Tinggi dari Kesehatan, Faisal Basri Sentil Pemerintah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepanjang 2021, Ekspor RI Tembus Rp 3.311 Triliun, Capaian Tertinggi dari Industri Pengolahan

Sepanjang 2021, Ekspor RI Tembus Rp 3.311 Triliun, Capaian Tertinggi dari Industri Pengolahan

Whats New
Mudah, Ini Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee Paylater

Mudah, Ini Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee Paylater

Spend Smart
Realisasi Bauran Energi Terbarukan Tidak Capai Target

Realisasi Bauran Energi Terbarukan Tidak Capai Target

Whats New
Daerah dengan Populasi Ternak Kambing dan Domba Terbesar di Indonesia

Daerah dengan Populasi Ternak Kambing dan Domba Terbesar di Indonesia

Whats New
Jual Foto KTP sebagai NFT Bisa Dipenjara dan Denda hingga Rp 1 Miliar

Jual Foto KTP sebagai NFT Bisa Dipenjara dan Denda hingga Rp 1 Miliar

Whats New
Cara Cek Saldo BRI lewat SMS Banking, Simpel dan Mudah

Cara Cek Saldo BRI lewat SMS Banking, Simpel dan Mudah

Whats New
Ini Reksa Dana Berkinerja Terbaik Pekan Lalu

Ini Reksa Dana Berkinerja Terbaik Pekan Lalu

Earn Smart
Impor RI Desember 2021 Tembus 21,36 Miliar Dollar AS, Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Impor RI Desember 2021 Tembus 21,36 Miliar Dollar AS, Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Whats New
Startup Anda Siap Fundraising? Kenali Dahulu Tahapannya

Startup Anda Siap Fundraising? Kenali Dahulu Tahapannya

Smartpreneur
IHSG Sesi I Merah, Asing Lepas SMGR, ASII, dan ICBP

IHSG Sesi I Merah, Asing Lepas SMGR, ASII, dan ICBP

Whats New
Cara Top Up DANA lewat m-Banking Mandiri, ATM dan Internet Banking

Cara Top Up DANA lewat m-Banking Mandiri, ATM dan Internet Banking

Whats New
Jelang MotoGP Mandalika, Ini 11 Rekomendasi Penginapan OYO di Lombok yang Masih Tersedia

Jelang MotoGP Mandalika, Ini 11 Rekomendasi Penginapan OYO di Lombok yang Masih Tersedia

Whats New
Surplus Neraca Dagang RI Tembus 35 Miliar Dollar AS, Tertinggi sejak 15 Tahun Terakhir

Surplus Neraca Dagang RI Tembus 35 Miliar Dollar AS, Tertinggi sejak 15 Tahun Terakhir

Whats New
Punya Fasilitas Penggemukan, BULS Siap Suplai Sapi Potong ke Timur Indonesia

Punya Fasilitas Penggemukan, BULS Siap Suplai Sapi Potong ke Timur Indonesia

Rilis
Minggu Ketiga Januari, Harga Cabai Merah hingga Minyak Goreng Terus Naik

Minggu Ketiga Januari, Harga Cabai Merah hingga Minyak Goreng Terus Naik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.