Faisal Basri: Jebol Keuangan Negara gara-gara Nikel Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah fokus melakukan hilirasi hasil tambang nasional. Salah satunya melalui pembangunan pabrik pemurnian (smelter) bijih nikel.

Namun ekonom senior Faisal Basri menilai, rencana tersebut justru akan merugikan kas keuangan negara. Mulai dari larangan ekspor bijih nikel hingga pemberian insentif fiskal berupa pembebasan pajak disebut hanya akan mengurangi pendapatan negara, dan di sisi lain hanya menguntungkan pengembang smelter.

Faisal menjelaskan, saat ini penambang tidak lagi bisa melakukan ekspor, sehingga harga bijih nikel nasional lebih murah ketimbang yang berada di pasar internasional.

"Misalnya harga nikel di pasar internasional 40 dollar AS, di Indonesia cuma 20 dollar AS, karena dilarang ekpsor," katanya, dalam diskusi virtual, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: Kata Faisal Basri, Indonesia Diprediksi Mengalami Resesi

Dengan harga bijih nikel yang jauh lebih murah, Faisal menyebutkan, pengusaha smelter asal China memutuskan untuk membangun smelter di Indonesia.

"Karena nikmat sekali. 3 tahun dia di Indoneisa dia sudah break event point dan keuntungannya puluhan triliun," ujarnya.

Bukan hanya itu, pengembang smelter juga diberikan insentif lain berupa pembebasan pajak atau tax holiday selama 25 tahun. Meskipun insentif tersebut hanya bisa dinikmati oleh investor degan modal di atas Rp 25 triliun, namun menurut Faisal, pengawasan pemerintah terhadap ketentuan itu tidak akan ketat.

"Tidak ada yang mengawasi sudah diberikan (tax holiday), karena back up penguasa kuat. Jadi PPh badan tidak bayar, nol besar," katanya.

Terakhir, Faisal juga menyebutkan, pekerja yang didatangkan dari luar negeri tidak lah menggunakan visa pekerja, melainkan berstatus turis. Hal itu kembali menggerus penerimaan negara.

"Jadi jebol keuangan negara ini gara-gara nikel ini," ucapnya.

Baca juga: Anggaran Infrastruktur Lebih Tinggi dari Kesehatan, Faisal Basri Sentil Pemerintah