Tarif Meterai Rp 10.000 Diberlakukan Mulai Awal Tahun Depan?

Kompas.com - 03/09/2020, 17:40 WIB
Poster website order meterai oleh Pos Indonesia Dok. Pos Indonesia Poster website order meterai oleh Pos Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR RI sepakat melanjutkan pembahasan RUU Bea Meterai dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan.

Sebelumnya pembahasan RUU Bea Meterai dilakukan di tingkat panitia kerja dan disepakati oleh seluruh anggota komisi XI. Bea Meterai sendiri saat ini diatur dalam UU Nomor 13 tahun 1985.

"Apakah kita setujui pembicaraan tingkat 1 tentang bea meterai untuk kita lanjutkan pada pembicaraan tingkat 2?" ujar Ketua Komis XI Dito Ganinduto dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: RUU Meterai Akan Disahkan, Begini Dampaknya ke Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menghadiri rapat itu mengatakan, di dalam draft tersebut terdapat 32 pasal.

Sebelumnya, undang-undang mengenai bea materai sendiri telah berusia 34 tahun dan belum pernah direvisi.

Di dalam UU yang baru akan mengakomodasi mengenai dokumen digital, tak hanya dokumen fisik dalam bentuk kertas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan adanya bea meterai baru diharapkan bisa memberlakukan dokumen tidak hanya dalam bentuk kertas tapi juga digital, sesuai dengan kemajuan dan perubahan zaman, kami berharap dengan UU ini bisa memberi kesamaan perlakuan untuk dokumen kertas dan non kertas," ujar Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.

Mengenai tarif, nantinya akan diberlakukan tarif tunggal yakni sebesar Rp 10.000 dari yang sebelumnya terdapat dua tarif, yakni Rp 3.000 dan Rp 6.000.

Baca juga: Apa Sebenarnya Fungsi Meterai 6000?

"Namun tetap memberi pemihakan kepada usaha kecil dan menengah, termasuk yang nilai dokumennya di bawah atau sama dengan Rp 5 juta, tidak perlu menggunakan meterai," ujar Sri Mulyani.

Undang-undang bea materai yang baru diharapkan bakal mulai berlaku per 1 Januari 2021 mendatang.

"Undang-undang berlaku 1 Januari 2021, jadi tidak berlaku langsung saat diundangkan untuk memberi kesempatan ke masyarakat dan kami untuk menyiapkan semua peraturan undang-undang di bawahnya," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Masih Bingung Perbedaan Meterai 6000 dan Materai 3000?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.