Ekonom: Pembentukan Dewan Moneter Bisa Timbulkan Sentimen Negatif hingga Hiperinflasi

Kompas.com - 04/09/2020, 12:38 WIB
Ilustrasi: Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (22/1/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAIlustrasi: Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Reformasi Sistem Keuangan.

Perppu ini nantinya merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Salah satu yang diatur dalam Perppu adalah pembentukan dewan moneter untuk menetapkan setiap kebijakan moneter yang ditempuh.

VP Economist PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan, tidak ada urgensi membentuk dewan moneter. Koordinasi antara pemerintah dengan BI bisa diperkuat melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) seperti yang dilakukan saat ini.

Baca juga: Rencana Pembentukan Dewan Moneter Dinilai Ancam Independensi BI

"Independensi BI perlu dipertahankan dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian. Dalam rangka koordinasi antara otoritas moneter dan otoritas fiskal dapat diperkuat dalam forum KSSK tanpa adanya pembentukan dewan moneter," kata Josua kepada Kompas.com, Jumat (4/9/2020).

Josua merinci, ada beberapa alasan pembentukan dewan moneter tak perlu dilakukan. Alasan pertamanya adalah mempertahankan independensi BI. Artinya, kebijakan moneter mutlak berada di tangan BI tanpa campur tangan pemerintah.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dalam UU dinyatakan, BI merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dalam mencapai tujuannya, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah.

Josua menilai, jika mandat BI diperluas untuk mendorong pertumbuhan, ada beberapa risiko yang bisa terjadi seperti masa lalu.

"Pernah dialami di mana perekonomian Indonesia mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 1962-1963, diikuti oleh hyper-inflation sebelum fungsi independensi BI diperkuat pada tahun 1999," papar Josua.

Tak hanya itu, berkurangnya indenpensi BI sebagai bank sentral berpotensi memberikan sinyal yang kurang positif di pasar keuangan.

Baca juga: KSSK: Pandemi Covid-19 Berisiko Ganggu Ekonomi dan Sistem Keuangan RI

"Ini dapat mengganggu aliran investasi dan juga berpotensi mempengaruhi peringkat utang pemerintah Indonesia," pungkasnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Beli Emas Antam secara Online dan Offline

Cara Beli Emas Antam secara Online dan Offline

Spend Smart
Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Whats New
Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Whats New
Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Whats New
Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Whats New
Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Whats New
UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

Smartpreneur
KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

Rilis
LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

Whats New
Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Whats New
Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Whats New
Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Rilis
Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Whats New
Indonesia Siap Sampaikan Komitmen Jadi Pusat Produksi Vaksin Global di Pertemuan G20

Indonesia Siap Sampaikan Komitmen Jadi Pusat Produksi Vaksin Global di Pertemuan G20

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.