Ekonom: Pembentukan Dewan Moneter Bisa Timbulkan Sentimen Negatif hingga Hiperinflasi

Kompas.com - 04/09/2020, 12:38 WIB
Ilustrasi: Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (22/1/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAIlustrasi: Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Reformasi Sistem Keuangan.

Perppu ini nantinya merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Salah satu yang diatur dalam Perppu adalah pembentukan dewan moneter untuk menetapkan setiap kebijakan moneter yang ditempuh.

VP Economist PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan, tidak ada urgensi membentuk dewan moneter. Koordinasi antara pemerintah dengan BI bisa diperkuat melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan ( KSSK) seperti yang dilakukan saat ini.

Baca juga: Rencana Pembentukan Dewan Moneter Dinilai Ancam Independensi BI

"Independensi BI perlu dipertahankan dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian. Dalam rangka koordinasi antara otoritas moneter dan otoritas fiskal dapat diperkuat dalam forum KSSK tanpa adanya pembentukan dewan moneter," kata Josua kepada Kompas.com, Jumat (4/9/2020).

Josua merinci, ada beberapa alasan pembentukan dewan moneter tak perlu dilakukan. Alasan pertamanya adalah mempertahankan independensi BI. Artinya, kebijakan moneter mutlak berada di tangan BI tanpa campur tangan pemerintah.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dalam UU dinyatakan, BI merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dalam mencapai tujuannya, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah.

Josua menilai, jika mandat BI diperluas untuk mendorong pertumbuhan, ada beberapa risiko yang bisa terjadi seperti masa lalu.

"Pernah dialami di mana perekonomian Indonesia mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 1962-1963, diikuti oleh hyper-inflation sebelum fungsi independensi BI diperkuat pada tahun 1999," papar Josua.

Tak hanya itu, berkurangnya indenpensi BI sebagai bank sentral berpotensi memberikan sinyal yang kurang positif di pasar keuangan.

Baca juga: KSSK: Pandemi Covid-19 Berisiko Ganggu Ekonomi dan Sistem Keuangan RI

"Ini dapat mengganggu aliran investasi dan juga berpotensi mempengaruhi peringkat utang pemerintah Indonesia," pungkasnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X