Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Integrasi Data Perpajakan, DJP Gandeng 5 BUMN Tambang

Kompas.com - 04/09/2020, 16:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) hari ini, Jumat (4/9/2020) menandatangani Nota Kesepahaman tentang integrasi data perpajakan.

Di dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com dijelaskan, nota kesepahaman tersebut menandai babak baru kepatuhan pajak dari lima badan usaha milik negara di bidang pertambangan yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk.

"Kerja sama hari ini merupakan kelanjutan dari program bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk meningkatkan tata kelola perusahaan BUMN khususnya dalam hal transparansi perpajakan sehingga dapat menjadi contoh bagi sektor korporasi di Indonesia sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan," tulis Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Ada Pajak Digital, Apple dan Google Naikkan Tarif Layanan

Integrasi data merupakan bagian dari strategi kepatuhan berbasis kerja sama (cooperative compliance) yang menekankan sinergi dan upaya bersama otoritas dan wajib pajak untuk memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Bagi wajib pajak, transparansi perpajakan membawa manfaat menurunkan beban kepatuhan dan risiko pemeriksaan atau sengketa di kemudian hari yang seringkali merupakan proses panjang dan mahal karena mengalihkan sumber daya perusahaan dari aktivitas produktif.

Bagi DJP integrasi data memberikan akses terhadap data keuangan wajib pajak serta data transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan pihak ketiga.

"Dengan adanya data ini maka DJP dapat melakukan penelitian dan pengujian kepatuhan secara elektronik sehingga dapat mengurangi beban administratif terkait pemeriksaan dan juga potensi terjadinya keberatan dan banding. Dengan demikian kerja sama ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan penerimaan pajak," jelas Hestu.

DJP pun berharap para korporasi besar dengan administrasi pajak yang kompleks dapat segera mengikuti langkah transparansi perpajakan seperti yang telah dilaksanakan MIND ID dan sejumlah perusahaan BUMN lainnya sehingga menjadi jauh lebih sederhana dan efisien sekaligus menurunkan risiko sengketa perpajakan.

Baca juga: NIK dan NPWP Bakal Digabung, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Earn Smart
Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Whats New
Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Rilis
IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

Whats New
Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Whats New
Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Whats New
Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Whats New
Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Whats New
Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Rilis
Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Whats New
Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Whats New
Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Whats New
Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Whats New
Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Whats New
Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+