Sri Mulyani Akui Pembenahan KSSK Sering Terkendala Landasan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus melakukan simulasi krisis (stress test) dan mendeteksi beberapa isu dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pasalnya, tekanan akibat krisis dapat menimbulkan potensi permasalahan sistem keuangan yang perlu diwaspadai dan dideteksi secara dini.

"Namun langkah pembenahan sering terkendala, baik karena kerjasama dan kesamaan pandangan, maupun kepentingan antar lembaga-lembaga masih tetap perlu dibangun dan ditingkatkan. Juga ada kendala landasan hukum yang tidak terpadu atau tidak sinkron," kata Sri Mulyani dalam konferensi video, Jumat (4/9/2020).

Baca juga: KSSK: Pandemi Covid-19 Berisiko Ganggu Ekonomi dan Sistem Keuangan RI

Untuk itu pemerintah tengah melakukan kajian guna memperkuat kerangka kerja KSSK, agar langkah penanganan permasalahan di lembaga jasa keuangan maupun pasar keuangan dapat ditangani lebih efektif.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyampaikan, kajian tersebut disusun dengan mempertimbangkan sektor keuangan dan menggunakan assesment yang bersifat looking forward.

"Jadi kami terus gunakan berbagai evaluasi simulasi pencegahan penanganan krisis. Kami (KSSK) terus mengidentifikasi dan melihat faktor-faktor yang bisa diidentifikasi dan diperbaiki," ujar dia.

Dari hasil identifikasi, ada 5 poin yang dapat diperbaiki. Pertama adalah penguatan dari sisi basis data dan informasi yang terintegrasi antar lembaga.

"Basis data dan informasi yang paling udpate dan verified dapat digunakan untuk mendukung lembaga tersebut dalam melakukan analisa dan identifikasi potensi permasalahan sektor jasa keuangan secara lebih dini dan akurat," paparnya.

Kedua, bila ditemukan indikasi masalah, maka akan dilakukan evaluasi bersama untuk menentukan langkah antisipatif.

Ketiga, menguatkan sisi instrumen yang dapat digunakan oleh perbankan dalam mengatasi permasalahan yang berpotensi dihadapi oleh bank.

Baca juga: Soal Revisi UU BI, Sri Mulyani: Pemerintah Belum Bahas RUU Inisiatif DPR Itu...

Untuk itu saat ini KSSK sedang mengkaji penyederhaan instrumen likuiditas bagi bank dalam rangka meningkatkan akses bank yang memerlukan dukungan likuiditas.

Selanjutnya, peranan LPS juga perlu diperkuat. LPS selama ini hanya berfungsi sebagai lost minimizer, saat ini tengah diiidentifikasikan perlunya LPS menjadi lembaga yang mampu meminimalkan risiko.

"Kelima, penguatan sisi pengambilan keputusan jadi bagian dari bahan kajian. Ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dari sisi memberikan kepastian hukum dan memperkuat keyakinan anggota KSSK dalam mengambil keputusan," pungkasnya.