Sri Mulyani Akui Pembenahan KSSK Sering Terkendala Landasan Hukum

Kompas.com - 04/09/2020, 20:06 WIB
Ilustrasi: Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (22/1/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAIlustrasi: Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan ( KSSK) terus melakukan simulasi krisis (stress test) dan mendeteksi beberapa isu dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pasalnya, tekanan akibat krisis dapat menimbulkan potensi permasalahan sistem keuangan yang perlu diwaspadai dan dideteksi secara dini.

"Namun langkah pembenahan sering terkendala, baik karena kerjasama dan kesamaan pandangan, maupun kepentingan antar lembaga-lembaga masih tetap perlu dibangun dan ditingkatkan. Juga ada kendala landasan hukum yang tidak terpadu atau tidak sinkron," kata Sri Mulyani dalam konferensi video, Jumat (4/9/2020).

Baca juga: KSSK: Pandemi Covid-19 Berisiko Ganggu Ekonomi dan Sistem Keuangan RI

Untuk itu pemerintah tengah melakukan kajian guna memperkuat kerangka kerja KSSK, agar langkah penanganan permasalahan di lembaga jasa keuangan maupun pasar keuangan dapat ditangani lebih efektif.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyampaikan, kajian tersebut disusun dengan mempertimbangkan sektor keuangan dan menggunakan assesment yang bersifat looking forward.

"Jadi kami terus gunakan berbagai evaluasi simulasi pencegahan penanganan krisis. Kami (KSSK) terus mengidentifikasi dan melihat faktor-faktor yang bisa diidentifikasi dan diperbaiki," ujar dia.

Dari hasil identifikasi, ada 5 poin yang dapat diperbaiki. Pertama adalah penguatan dari sisi basis data dan informasi yang terintegrasi antar lembaga.

"Basis data dan informasi yang paling udpate dan verified dapat digunakan untuk mendukung lembaga tersebut dalam melakukan analisa dan identifikasi potensi permasalahan sektor jasa keuangan secara lebih dini dan akurat," paparnya.

Kedua, bila ditemukan indikasi masalah, maka akan dilakukan evaluasi bersama untuk menentukan langkah antisipatif.

Ketiga, menguatkan sisi instrumen yang dapat digunakan oleh perbankan dalam mengatasi permasalahan yang berpotensi dihadapi oleh bank.

 

Baca juga: Soal Revisi UU BI, Sri Mulyani: Pemerintah Belum Bahas RUU Inisiatif DPR Itu...

Untuk itu saat ini KSSK sedang mengkaji penyederhaan instrumen likuiditas bagi bank dalam rangka meningkatkan akses bank yang memerlukan dukungan likuiditas.

Selanjutnya, peranan LPS juga perlu diperkuat. LPS selama ini hanya berfungsi sebagai lost minimizer, saat ini tengah diiidentifikasikan perlunya LPS menjadi lembaga yang mampu meminimalkan risiko.

"Kelima, penguatan sisi pengambilan keputusan jadi bagian dari bahan kajian. Ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dari sisi memberikan kepastian hukum dan memperkuat keyakinan anggota KSSK dalam mengambil keputusan," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merasa Tidak Bersalah, Antam Bakal Lawan Balik Gugatan 1,1 Ton Emas

Merasa Tidak Bersalah, Antam Bakal Lawan Balik Gugatan 1,1 Ton Emas

Whats New
Airlangga: Selain Vaksinasi, Donor Konvalesen Bisa Bantu Pasien Covid-19

Airlangga: Selain Vaksinasi, Donor Konvalesen Bisa Bantu Pasien Covid-19

Whats New
Kata Pertamina, Ini Kelebihan dari Digitalisasi SPBU

Kata Pertamina, Ini Kelebihan dari Digitalisasi SPBU

Whats New
Pemerintah Dorong Gasifikasi Batu Bara Melalui Berbagai Regulasi

Pemerintah Dorong Gasifikasi Batu Bara Melalui Berbagai Regulasi

Whats New
Realisasi Wajib Tanam Bawang Putih 2020 Baru 30 Persen

Realisasi Wajib Tanam Bawang Putih 2020 Baru 30 Persen

Whats New
Cadangan Minyak Terus Menipis, ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Cadangan Minyak Terus Menipis, ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Whats New
Banyak Saham Auto Reject Bawah, Netizen Salahkan Sekuritas Lakukan 'Forced Sell'

Banyak Saham Auto Reject Bawah, Netizen Salahkan Sekuritas Lakukan "Forced Sell"

Whats New
Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Whats New
Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Rilis
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Whats New
Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Whats New
Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Spend Smart
KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

Rilis
Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X