Menhub Sebut Kendaraan Otonom Wajah Baru Transportasi RI, Apa Itu?

Kompas.com - 06/09/2020, 11:42 WIB
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi  di Kediaman Menkominfo Jalan Bango I, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariMenteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi di Kediaman Menkominfo Jalan Bango I, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong perguruan tinggi untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan kendaraan otonom atau kendaraan tanpa pengemudi.

Menurut Menhub, pengembangan kendaraan otonom diperlukan karena nantinya di ibu kota baru di Kalimantan Timur akan menggunakan jenis kendaraan tersebut.

“Kami melihat bahwa pengembangan kendaraan otonom sangat erat kaitannya dengan konsep ibu kota baru dan ke depannya dan kami jadikan ini sebagai dasar membangun sistem transportasinya. Ini (kendaraan otonom) merupakan wajah baru transportasi Indonesia,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnnya, Minggu (6/9/2020).

Baca juga: Ridwan Kamil Sindir Jasa Marga Karena Naikkan Tarif Tol Saat Pandemi

Budi mengungkapkan, Indonesia memiliki pasar industri otomotif yang sangat besar. Diperkirakan, dalam 5 hingga 10 tahun mendatang, penjualan kendaraan otonom bisa mengungguli mobil konvensional saat ini.

Sebab, kendaraan otonom memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan kendaraan konvensional.

Menurut Budi, sejak tahun 2017, Indonesia sudah menerapkan konsep transportasi publik menggunakan kendaraan otonom yaitu Kalayang Sky Train di Bandara Soekarno Hatta. Kereta ini dapat digunakan oleh pengguna jasa bandara untuk melakukan perpindahan antar ketiga terminal penumpang di Bandara.

Baca juga: Luhut: Soal Pengembangan Mobil Listrik, Saya Paling Ngotot

Kendaraan Otonom seperti Automatic Rail Transport (ART) dapat menjadi moda transportasi pilihan bagi ibu kota baru karena aman, andal, dan sangat tepat waktu,” kata Budi.

Untuk mewujudkan hal itu, Budi mengatakan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang baik antara Kementerian Perhubungan dengan perguruan tinggi, swasta, dan pihak terkait lainya.

“Kami membutuhkan paradigma baru untuk memastikan transportasi yang efisien di Ibu Kota Baru. Untuk itu, partisipasi dan inovasi dari perguran tinggi seperti ITB, swasta dan pihak terkait lainnya sangat penting agar tujuan itu dapat terwujud,” ungkapnya.

Baca juga: Minat Daftar Jadi Perangkat Desa? Ini Besaran Gajinya



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X