Sri Mulyani Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp 43,3 Triliun untuk 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan mengajukan anggaran sebesar Rp 43,30 triliun dalam RAPBN 2021. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran tahun ini yang sebesar Rp 42,36 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan lantaran kementeriannya tengah melakukan reformasi penganggaran.

"Di mana kami tidak lagi mengikuti satu unit eselon satu program, tapi kita organisasikan melalui tema-tema tanggung jawab Kemenkeu," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (7/9/2020).

Baca juga: Erick Thohir Batasi Gaji Staf Ahli BUMN Maksimal Rp 50 Juta Per Bulan

Lebih lanjut Bendahara Negara itu menjelaskan, dari 12 program yang setiap tahunnya dilaksanakan pada setiap eselon, akan digabung menjadi lima program kolektif.

Rinciannya yakni program kebijakan fiskal dengan usulan pagu Rp 65,69 miliar dan program pengelolaan penerimaan negara dengan pagu Rp 2,23 triliun.

Program pengelolaan belanja negara diajukan dengan pagu Rp 33,75 miliar. Lalu, program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara, dan risiko dinyatakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 233,74 miliar dan program dukungan manajemen dengan pagu terbesar yakni Rp 40,74 triliun.

"Ini supaya kolaborasi unit menjadi erat, uang tidak terkotak-kotak di masing-masing unit eselon I, jadi bisa diuji dan melihat apakah masing-masing eselon I kerja sama anggarannya diajukan meski tidak mengurangi kebutuhan di masing-masing unit eselon I nya," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Masuk Kantor Erick Thohir Wajib Tunjukkan Surat Keterangan Negatif Covid-19

Adapun Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan nantinya, dari jumlah anggaran tersebut sebesar Rp 34,8 triliun akan didapatkan dari rupiah murni dan sisanya Rp 8,5 triliun dari Badan Layanan Umum (BLU).

Suahasil pun mengatakan, pelaksanaan program Kemenkeu akan sejalan dengan rencana kerja pemerintah untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan refromasi sosial pada tahun 2021 mendatang.

"Tentu kita berangkat dari rencana kerja pemerintah yang temanya mempercecpat pemulihan ekonomi dan refromasi sosial yang telah dimasukkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah)," ujar Suahasil.

Baca juga: Tenang, Mahasiswa PTS Juga Akan Dapat Subsidi Pulsa