Sri Mulyani Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp 43,3 Triliun untuk 2021

Kompas.com - 07/09/2020, 15:05 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan mengajukan anggaran sebesar Rp 43,30 triliun dalam RAPBN 2021. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran tahun ini yang sebesar Rp 42,36 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan lantaran kementeriannya tengah melakukan reformasi penganggaran.

"Di mana kami tidak lagi mengikuti satu unit eselon satu program, tapi kita organisasikan melalui tema-tema tanggung jawab Kemenkeu," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (7/9/2020).

Baca juga: Erick Thohir Batasi Gaji Staf Ahli BUMN Maksimal Rp 50 Juta Per Bulan

Lebih lanjut Bendahara Negara itu menjelaskan, dari 12 program yang setiap tahunnya dilaksanakan pada setiap eselon, akan digabung menjadi lima program kolektif.

Rinciannya yakni program kebijakan fiskal dengan usulan pagu Rp 65,69 miliar dan program pengelolaan penerimaan negara dengan pagu Rp 2,23 triliun.

Program pengelolaan belanja negara diajukan dengan pagu Rp 33,75 miliar. Lalu, program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara, dan risiko dinyatakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 233,74 miliar dan program dukungan manajemen dengan pagu terbesar yakni Rp 40,74 triliun.

"Ini supaya kolaborasi unit menjadi erat, uang tidak terkotak-kotak di masing-masing unit eselon I, jadi bisa diuji dan melihat apakah masing-masing eselon I kerja sama anggarannya diajukan meski tidak mengurangi kebutuhan di masing-masing unit eselon I nya," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Masuk Kantor Erick Thohir Wajib Tunjukkan Surat Keterangan Negatif Covid-19

Adapun Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan nantinya, dari jumlah anggaran tersebut sebesar Rp 34,8 triliun akan didapatkan dari rupiah murni dan sisanya Rp 8,5 triliun dari Badan Layanan Umum (BLU).

Suahasil pun mengatakan, pelaksanaan program Kemenkeu akan sejalan dengan rencana kerja pemerintah untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan refromasi sosial pada tahun 2021 mendatang.

"Tentu kita berangkat dari rencana kerja pemerintah yang temanya mempercecpat pemulihan ekonomi dan refromasi sosial yang telah dimasukkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah)," ujar Suahasil.

Baca juga: Tenang, Mahasiswa PTS Juga Akan Dapat Subsidi Pulsa



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X