Gandeng KPK, PLN Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 960 Miliar

Kompas.com - 07/09/2020, 16:40 WIB
Logo PLN Logo PLN

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelamatkan aset negara senilai lebih dari Rp 960 miliar sejak awal tahun ini.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, nilai tersebut didapat dari seluruh aset yang dikelola perseroan. Aset-aset PLN tersebut tersebar di seluruh Indonesia, dan nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

"Dengan adanya support yang penuh dari KPK, aset-aset itu kami identifikasi, kami kelola, kami administrasikan, sehingga mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain. Jadi, dukungan ini menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi yang nilainya ratusan triliun rupiah," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

Baca juga: PLN: Sisa Utang Kompensasi Pemerintah Rp 18 Triliun Dibayar Bulan ini

Selain itu, PLN juga mengapresiasi kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan pemerintah daerah di berbagai wilayah yang telah menjaga pengelolaan aset perusahaan plat merah itu.

"Kami mengidentifikasi satu per satu lebih dari 90.000 persil bidang tanah negara yang dipercayakan kepada PLN. Program ini telah dilakukan di beberapa provinsi, diantaranya Jawa tengah 609 Aset, Gorontalo 117 Aset, Jambi 737 Aset dan Sumatera Utara 1105 Aset,” tutur Zulkifli.

Program ini terus berjalan, sehingga diharapkan seluruh aset negara tersebut dapat dengan cepat mendapatkan perlindungan, dan upaya penyalahgunaan terhadap aset-aset tersebut dapat dicegah sejak awal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kami tahu dan sadari betul, menekankan fungsi pencegahan selain fungsi penindakan yang selama ini telah dijalankan dengan baik oleh KPK. Pencegahan terhadap aset-aset negara, terutama yang dikelola oleh PLN, yang nilainya ratusan triliun rupiah di seluruh Indonesia, menjadi prioritas utama kami," kata Zulkfli.

Baca juga: Tarif Listrik Turun, PLN Berpotensi Rugi Rp 391 Miliar

Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri juga memberikan apresiasi kepada PLN yang telah inisiatif melakukan pencegahan korupsi. Dirinya menilai PLN merupakan BUMN yang memiliki peran penting bagi negara.

"Saya apresiasi PLN yang sudah berupaya melakukan pencegahan korupsi. KPK mendampingi PLN sudah menyelesaikan sertifikasi aset di beberapa daerah, kemudian PLN juga sudah menerapkan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)," tutur Firli.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Whats New
Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Whats New
 BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Whats New
Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Spend Smart
Penumpang KRL Diminta Cek KRL Access dan Hindari Jam Sibuk

Penumpang KRL Diminta Cek KRL Access dan Hindari Jam Sibuk

Whats New
12 Temuan Ombudsman Terkait Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

12 Temuan Ombudsman Terkait Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

Whats New
Pemerintah Terapkan PPKM Level 1 di 18 Kabupaten/Kota Luar Jawa-Bali, Ini Wilayahnya

Pemerintah Terapkan PPKM Level 1 di 18 Kabupaten/Kota Luar Jawa-Bali, Ini Wilayahnya

Whats New
Pertamina Bongkar Aksi Penimbunan BBM Bersubsidi di Kabupaten Semarang

Pertamina Bongkar Aksi Penimbunan BBM Bersubsidi di Kabupaten Semarang

Rilis
PPKM Diperpanjang, Tempat Bermain Anak Boleh Dibuka, Usia di Bawah 12 Tahun Boleh ke Tempat Wisata

PPKM Diperpanjang, Tempat Bermain Anak Boleh Dibuka, Usia di Bawah 12 Tahun Boleh ke Tempat Wisata

Whats New
Pariwisata Bali Dibuka Lagi, Pengusaha Berharap Okupansi Hotel Naik

Pariwisata Bali Dibuka Lagi, Pengusaha Berharap Okupansi Hotel Naik

Whats New
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Whats New
BTN Minta Nasabah Segera Tukar Kartu Debit Berbasis Magnetik

BTN Minta Nasabah Segera Tukar Kartu Debit Berbasis Magnetik

Whats New
Mendag Bakal Evaluasi HET Beras

Mendag Bakal Evaluasi HET Beras

Whats New
Ombudsman Minta Kemendag Evaluasi HET Beras

Ombudsman Minta Kemendag Evaluasi HET Beras

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.