Pasang Iklan di Tiktok, Facebook dan Twitter Kena Pajak 10 Persen

Kompas.com - 09/09/2020, 08:30 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk 28 perusahaan digital untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) kepada pengguna jasanya.

Di antara perusahaan-perusahaan tersebut, ada beberapa perusahaan media sosial yang ditunjuk sebagai pemungut PPN oleh DJP yakni Tiktok, Facebook dan Twitter.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, PPN diberlakukan bagi pihak-pihak yang memasang iklan di platform media sosial tersebut.

"Itu untuk yang pasang iklan dan membayar ke sosial media tersebut. Sekarang kan ada Tiktok for Business dan lain-lain," ujar Hestu ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Rincian Harga Emas Batangan di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Hestu menjelaskan, bagi pihak-pihak yang sekadar memiliki akun dan tidak menggunakan media sosialnya untuk kegiatan bisnis atau beriklan maka tidak ditarik PPN.

Adapun besaran PPN yang ditarik adalah 10 persen dari harga sebelum pajak.

"Untuk yang sekadar punya account saja, tidak ada PPN yang dikenakan," kata dia.

DJP mulai menunjuk platform untuk memungut PPN pada Juli lalu. Awalnya, ada enam platform yang ditunjuk oleh DJP untuk menarik PPN per Agustus 2020.

Baca juga: Ini Cara Konfirmasi SMS Notifikasi Penerima Subsidi Gaji Rp 600.000

Pihaknya pun masih enggan memaparkan besaran PPN yang telah dipungut oleh keenam platform tersebut.

"Mereka mulai pungut Agustus, pembayaran akhir bulan berikutnya jadi pada akhir bulan September ini," ujar dia.

Untuk diketahui, berikut daftar 28 perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN sebesar 10 persen, untuk gelombang III yakni:

Baca juga: Lowongan Kerja di Anak Usaha BUMN untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Spend Smart
Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.