Pemerintah Bakal Selesaikan Kewajiban Pembayaran Pensiun ASN yang Belum Dibayar Asabri

Kompas.com - 09/09/2020, 15:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menindaklanjuti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai program pensiun dan potensi unfunded past service liability (UPSL).

Untuk diketahui, UPSL adalah kewajiban masa lalu untuk program dana pensiun atau tabungan hari tua PNS, TNI, atau Polri, yang belum terpenuhi.

Untuk itu, pemerintah bakal menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait penyajian kewajiban jangka panjang program pensiun, melakukan review, dan penyesuaian atas penggunaan asumsi serta metode perhitungan aktuaria.

"Serta penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah pusat untuk pengungkapan nilai kewajiban jangka panjang pensiun," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Ada Peran Prabowo dalam Penggantian Dirut Asabri?

Di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( LKPP) Tahun 2019 BPK mengungkapkan terdapat Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 sebesar Rp 2.876,76 triliun belum didukung standar akuntansi.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menekankan temuan program pensiun telah disoroti selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun.

"Masalah ini telah terjadi bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Reformasi dana pengelolaan pensiun selanjutnya merupakan bagian penting yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan Jiwasraya dan Asabri," ujar dia.

BPK pun mencatat Asabri mengalami rugi komprehensif senilai Rp 8,42 triliun di tahun lalu.

Di dalam LKPP BPK menyebut rugi komprehensif terjadi karena ada penurunan nilai aset saham dan reksadana yang bersumber dari program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dikelola Asabri. Akibatnya, perusahaan merugi dalam kegiatan investasi.

“Rugi investasi atas penurunan harga pasar aset investasi saham dan reksa dana yang dimiliki Asabri masing-masing Rp 5,28 triliun dan Rp 2,21 triliun," tulis laporan BPK tersebut.

Pengukuran nilai rugi aset investasi tersebut belum dihitung berdasarkan kebijakan akuntansi yang berlaku. Pertama, Asabri pada 2018 memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (disclamer).

Baca juga: Erick Thohir Copot Dirut Asabri

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Whats New
Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Whats New
Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Whats New
Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Whats New
Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Earn Smart
Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Whats New
IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

Whats New
Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Whats New
Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Whats New
Pluang Dorong Literasi Finansial untuk Kaum Perempuan dalam Kongres IPPNU XIX

Pluang Dorong Literasi Finansial untuk Kaum Perempuan dalam Kongres IPPNU XIX

Whats New
Ada Pekerjaan Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi Lagi, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Ada Pekerjaan Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi Lagi, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Whats New
Jokowi Klaim Stok Beras 10,2 Juta Ton dan 3 Tahun Belum Impor

Jokowi Klaim Stok Beras 10,2 Juta Ton dan 3 Tahun Belum Impor

Whats New
Mengenal Tanaman Sorgum, Pengganti Gandum asal Afrika Idaman Jokowi

Mengenal Tanaman Sorgum, Pengganti Gandum asal Afrika Idaman Jokowi

Whats New
Pentingnya Personal Branding untuk Proses Mencari Kerja

Pentingnya Personal Branding untuk Proses Mencari Kerja

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.