Iuran Terjangkau, Dirut BP Jamsostek Ajak Pekerja Manfaatkan Momen Relaksasi untuk Daftar

Kompas.com - 10/09/2020, 07:45 WIB
Foto: Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar di Jalan Sakti Lubis No 5, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Sabtu (18/7/2020). KOMPAS.COM/Teguh PribadiFoto: Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar di Jalan Sakti Lubis No 5, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Sabtu (18/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Agus Susanto berharap relaksasi iuran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 bisa dimanfaatkan oleh para pekerja dan pemberi kerja.

"Justru momen ini dapat dimanfaatkan untuk mendaftar menjadi peserta BP Jamsostek karena iuran yang sangat terjangkau. Khususnya bagi pekerja BPU (Bukan Penerima Upah), dengan hanya Rp 34.000 sudah dapat perlindungan sampai 6 bulan ke depan," ujarnya ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Dia menuturkan, BPJS Ketenagakerjaan menyambut baik kebijakan pemerintah ini untuk menjaga iklim usaha tetap tumbuh di tengah kondisi pandemik dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca juga: Pelonggaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Sudah Perhitungkan Beban Keuangan

Kebijakan penyesuaian iuran ini merupakan bentuk stimulus yang diberikan pemerintah kepada pemberi kerja melengkapi stimulus yang telah diberikan kepada pekerja melalui bantuan subsidi ipah (BSU) pekerja atau buruh.

"Kita harapkan relaksasi iuran dapat mendorong peningkatan kepesertaan dan tertib iuran, karena iuran BP Jamsostek menjadi sangat murah dan manfaatnya sangat lengkap," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken PP No.49 Tahun 2020, tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), pada 31 Agustus lalu.

Terbitnya PP tersebut, terdapat tiga program BP Jamsostek yang direlaksasi, antara lain program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). Sementara, Jaminan Hari Tua (JHT) tidak diberikan kelonggaran.

Baca juga: PP Relaksasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan Akhirnya Diteken Jokowi, Ini Poin-poin Pentingnya

Adapun relaksasi ini berlaku selama 6 bulan, terhitung mulai Agustus 2020 hingga Januari 2021. Selanjutnya, diberikan kelonggaran batas waktu pembayaran, keringanan pembayaran iuran JKK dan JKM hanya sebesar 1 persen.

Penundaan pembayaran sebagian iuran Jaminan Pensiun hingga 99 persen yang kemudian dapat dibayar bertahap atau sekaligus paling lambat mulai Mei 2021 sampai dengan April 2022, serta keringanan denda menjadi 0,5 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Cek Resi JNE, J&T, Anteraja, Tiki, Pos, Wahana, dan SiCepat

Cara Cek Resi JNE, J&T, Anteraja, Tiki, Pos, Wahana, dan SiCepat

Work Smart
Apa yang Dimaksud dengan Investasi?

Apa yang Dimaksud dengan Investasi?

Whats New
BI Prediksi Inflasi April 2021 Capai 0,15 Persen, ini Penyebabnya

BI Prediksi Inflasi April 2021 Capai 0,15 Persen, ini Penyebabnya

Whats New
[TREN FOODIE KOMPASIANA] Tunjangan Meugang bagi Pekerja di Aceh | Menambah Skill Memasak di Bulan Suci Ramadhan

[TREN FOODIE KOMPASIANA] Tunjangan Meugang bagi Pekerja di Aceh | Menambah Skill Memasak di Bulan Suci Ramadhan

Rilis
Menko Luhut Targetkan Emisi Gas Rumah Kaca Turun 314 Juta Ton di 2030

Menko Luhut Targetkan Emisi Gas Rumah Kaca Turun 314 Juta Ton di 2030

Whats New
KPPU: Harga Telur hingga Daging Ayam Naik di Hampir Semua Provinsi

KPPU: Harga Telur hingga Daging Ayam Naik di Hampir Semua Provinsi

Whats New
Apakah Diperbolehkan Daftar Sekolah Kedinasan dan Ikut Tes CPNS/PPPK?

Apakah Diperbolehkan Daftar Sekolah Kedinasan dan Ikut Tes CPNS/PPPK?

Work Smart
Jalin Kerja Sama dengan JPEN, PGN Berusaha Dorong Daya Saing Industri Jateng

Jalin Kerja Sama dengan JPEN, PGN Berusaha Dorong Daya Saing Industri Jateng

Rilis
Kemenperin Targetkan Industri Farmasi Tumbuh Double Digit pada 2021

Kemenperin Targetkan Industri Farmasi Tumbuh Double Digit pada 2021

Whats New
Permintaan Kredit Terus Tumbuh, Ini Indikatornya

Permintaan Kredit Terus Tumbuh, Ini Indikatornya

Whats New
[TREN TEKNOLOGI KOMPASIANA] Beda Nasib LG dan Samsung | Belajar dari Italia Melestarikan Ekosistem Lingkungan

[TREN TEKNOLOGI KOMPASIANA] Beda Nasib LG dan Samsung | Belajar dari Italia Melestarikan Ekosistem Lingkungan

Rilis
Sandiaga Uno Targetkan Bali Bisa Dikunjungi Wisman Pada Tahun Ini

Sandiaga Uno Targetkan Bali Bisa Dikunjungi Wisman Pada Tahun Ini

Whats New
Aset TMII Capai Rp 20,5 Triliun, Kemenkeu: Baru Tanahnya Saja

Aset TMII Capai Rp 20,5 Triliun, Kemenkeu: Baru Tanahnya Saja

Whats New
Masih Calon Pulau, KKP Cek Lebih Lanjut Kemunculan Pulau Baru Usai Badai Seroja

Masih Calon Pulau, KKP Cek Lebih Lanjut Kemunculan Pulau Baru Usai Badai Seroja

Whats New
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] 4 Alasan Perempuan di Desa Memilih Tandur sebagai Profesi | 'Power of Resilience' adalah Kunci

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] 4 Alasan Perempuan di Desa Memilih Tandur sebagai Profesi | "Power of Resilience" adalah Kunci

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X