"Yang Dilakukan Pemerintah Seharusnya Tidak Dinilai sebagai Sebuah Ketidakkonsistenan..."

JAKARTA, KOMPAS.com – Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi lebih dari satu semester, masih belum dapat diprediksi kapan berakhir. Hal ini tentunya membuat kekhawatiran pada masyarakat.

Rahayu Puspasari Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Kementerian Keuangan mengakui, ada kalangan yang menilai dinamika aturan pemerintah merupakan sebuah bentuk inkonsistensi. Namun, di balik itu semua terselip tujuan yang sama dari pemerintah dan masyarakat yaitu menekan laju kenaikan Covid-19.

“Pergerakan dan dinamika yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak dinilai sebagai sebuah ketidakkonsistenan, tetapi sebuah adaptasi. Kita harus responsif dan adaptif, karena perubahan yang cepat dan tidak menyenangkan dari mulai krisis kesehatan, menjadi krisis kemanusiaan dan kemudian krisis ekonomi,” kata dia dalam acara Indonesia Content Marketing Forum (ICMF), Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Jangan Terjebak Investasi Bodong Saat Pandemi, Coba Perhatikan Langkah Ini

Menurut Rahayu, kondisi yang terjadi di seluruh dunia ini juga tentunya merupakan tantangan tersendiri dari pihak regulasi dalam menghadapi berbagai pandangan negatif dan juga informasi simpang siur yang terjadi.

Maka dari itu, muncul sebuah gagasan empowering ecosystems yang merupakan sebuah tindakan yang dilakukan pemerintah dengan mendengar keluh kesah rakyat serta berupaya tetap hadir memberikan solusi di tengah kondisi sulit.

“Empowering ecosystem merupakan bagaimana kita memberikan pesan kepada publik, pemerintah hadir mendengar. Sehingga ketika ada kritik, pemerintah juga tidak serta merta reaktif dan membela diri. Kami akan tanggap untuk menggarap kebijakan selanjutnya,” ucap dia.

Walau demikian, tidak bisa dipungkiri persoalan saat ini adalah kondisi yang terus mengkhawatirkan dengan kenaikan kasus, dana pemerintah yang terbatas, dan waktu yang singkat. Sehingga penetapan prioritas menjadi sangat penting untuk meminimalisir kejatuhan lebih dalam.

“Kita masih belajar berkolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Kita juga harus meng-handle hoaks dan disinformasi dimana audience-nya berasal dari berbagai level,” jelas dia.

Maka dari itu, saat ini prioritas adalah kepada UMKM agar bisa melanjutkan usahanya. Caranya adalah dengan membangun kesadaran untuk membeli produk UMKM. Melalui empowering ecosystem, penerima manfaat juga turut berpartisipasi menggerakkan roda ekonomi.

“Kita harus didatangi Covid-19 dulu baru bisa kompak (pemerintah, swasta dan masyarakat). Untuk bisa sampai kesana tentu ada prosesnya. Pemerintah harus ambil peran dengan mengajak kerja sama swasta dan juga media untuk menyuarakan kebangkitan,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Widodo Muktiyo mengatakan, dinamika yang terjadi akan membentuk perubahan respons pemerintah dan apa yang harus dilakukan pemerintah terkait perubahan kondisi.

Tidak bisa dipungkiri hal itu terlihat tidak konsisten. Masyarakat pun kesulitan memahami situasi yang berubah.

“Saat ini regulasi mengalami dinamika, jika dulu kita sebatas mengimbau, saat ini kita meningkatkan kedisiplinan dengan penegakan hukum. Di sisi lain kita harus memberlakukan protokol kesehatan termasuk mengikuti implikasi virtual,” jelas dia.

Baca juga: Imbas Pandemi, Pendapatan Bioskop Seluruh Dunia Diprediksi Anjlok 66 Persen