Shopee Masuk Perusahaan Digital yang Kena PPN, Ini Kata Manajemen

Kompas.com - 10/09/2020, 12:33 WIB
Logo Shopee ShopeeLogo Shopee

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk Shopee sebagai salah satu perusahaan baru yang akan dikenakan biaya Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) atas barang dan jasa digital sebesar 10 persen dari harga sebelum pajak per 1 Oktober 2020 mendatang.

Menanggapi hal itu Head of Public Policy & Government Relations Shopee Indonesia Radityo Triatmojo menyatakan Pajak Penambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen yang dibebankan ke 12 perusahaan asing, bukanlah pajak e-commerce melainkan pajak barang digital tidak berwujud atau jasa digital yang berasal dari luar negeri.

"Jadi, tambahan pajak ini tidak akan mempengaruhi harga barang-barang yang dijual di Shopee," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/9/2020).

Baca juga: Pemerintah Tambah Perusahaan Digital yang Kena Pungutan PPN, Ada Tiktok hingga Apple

Menurut Radityo, hingga saat ini sistem pelaporan pajak yang dilakukan oleh Shopee telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.48/PMK.03/2020.

Dia mengatakan ,sebagai pelaku industri e-commerce yang beroperasi di Indonesia, pihaknya akan selalu mendukung regulasi yang berlaku di Indonesia.

"Shopee akan selalu mendukung regulasi yang berlaku dan hingga saat ini kami sedang menunggu sosialisasi resmi dari pihak Kemenkeu atau Dirjen Pajak terakit pengesahan resmi peraturan ini," ungkapnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo telah menambahkan ada 12 perusahaan baru yang akan dikenakan biaya PPN atas produk dan layanan digital yang dijual kepada konsumen di Indonesia. Dengan masuknya 12 perusahaan baru ini, maka total ada 28 perusahaan asing yang ditunjuk sebagai pemungut PPN yang dibagi dalam 3 gelombang.

Suryo mengatakan, PPN 10 persen tersebut harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

"Khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace," katanya.

Baca juga: Ada Pajak Digital, Apple dan Google Naikkan Tarif Layanan



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X