Erick Thohir: Suksesnya Pilkada Jangan Menjadi Kegagalan Penanganan Covid-19

Kompas.com - 10/09/2020, 14:02 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2020). Dok. Divisi Humas PolriMenteri BUMN Erick Thohir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, pentingnya penegakan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Menurut Erick, saat ini pemerintah terus berupaya menekan angka kasus dan fatality rate (kematian) agar berangsur membaik. Hal ini menurutnya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, mulai dari KPU, Bawaslu termasuk para kontestan yang akan bertarung dalam pilkada.

“Tolong dipastikan, bahwa suksesnya pilkada jangan menjadi kegagalan penanganan Covid-19. Karena tidak ada artinya, sukses pilkada tetapi penanganan Covid gagal," ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: Erick Thohir Minta BUMN Beri Dividen Maksimal ke Negara

Erick juga meminta para kontestan pilkada, mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga fatality rate di tengah-tengah masyarakat, meskipun sedang bersaing dalam kontestasi pilkada.

“Ini tanggung jawab bersama, dan pemimpin sejati adalah pemimpin yang bertanggung jawab pada masyarakat,” kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu.

Erick menambahkan, berdasarkan data yang dimilikinya, fatality rate di Indonesia terus menurun. Di April 2020, fatality rate berada di angka 9 persen dan pada Agustus 2020 turun menjadi 4 persen. Kendati begitu, angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan angka di dunia.

“Sungguh kehilangan besar, bahwa karena Covid-19, ada anak yang kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anaknya, ada suami yang kehilangan istrinya, dan sebaliknya. Bahkan dalam skala bernegara, negara telah kehilangan orang-orang terbaiknya, pemikir terbaiknya, para tenaga kesehatan, yang demikian berharga, dan semuanya tidak mudah tergantikan,” ucap mantan bos Inter Milan itu.

Untuk itu, Operasi Yustisi akan diberlakukan. TNI-Polri bersama pemerintah daerah, didukung KPU, Bawaslu, tokoh agama, dan masyarakat akan menegakkan disiplin protokol kesehatan hingga ke desa-desa dan kelurahan. Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa 83 ribu titik yang tersebar di kelurahan dan desa menjadi ujung dari penyelesaian masalah.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memastikan bahwa Orang Tanpa Gejala (OTG) yang tidak bisa isolasi mandiri bisa dirawat di fasilitas seperti Wisma Atlet di Jakarta.

“Ini agar memastikan kita bisa menjaga para dokter, perawat dan tenaga kesehatan, para pejuang dan pahlawan penanganan Covid-19, agar tidak kewalahan dan kelelahan. Seluruh Rumah Sakit bisa menjadi bagian upaya penanganan Covid-19, dengan memprioritaskan mereka yang memiliki gejala, dan menderita sakit,” ungkapnya.

Baca juga: Stafsus Erick Thohir Temukan Staf Ahli Direksi BUMN Bergaji Rp 100 Juta Per Bulan



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X