Luhut Nilai Perkembangan TKDN Belum Signifikan

Kompas.com - 10/09/2020, 20:55 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan secara virtual, kepada 500 peserta forum yang juga berasal dari Jepang, Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dokumentasi Humas Kemenko Kemaritiman dan InvestasiMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan secara virtual, kepada 500 peserta forum yang juga berasal dari Jepang, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai, perkembangan penggunaan produk dalam negeri atau Tingkat Komponen Dalam Negeri ( TKDN) belum signifikan dalam 2 tahun terakhir.

Luhut mengatakan sudah menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada sektor migas.

"Untuk itu, saya tegas sampaikan di forum rapat koordinasi agar tidak ada lagi yang punya kepentingan kanan-kiri," tulis Luhut di akun Instagramnya @luhut.pandjaitan, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: Peneliti Indef Nilai PSBB Total Jakarta Kebijakan yang Tepat

Mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu mengatakan. aturan mengenai kewajiban pengguaan produk dalam negeri sudah ada yakni Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2018.

Namun karena progres yang minim, Luhut meminta penerapan TKDN harus dimaksimalkan lewat berbagai aturan yang di dalamnya ada skema sanksi.

"Seperti memberikan sanksi administratif bahkan bila perlu yang lebih tegas misalnya pergeseran jabatan," ujarnya.

Luhut secara khusus berpesan kepada PT Pertamina (Persero) agar sejak awal tahap perencanaan melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk memastikan penggunaan produk TKDN.

Baca juga: PSBB Total Jakarta, Pertamina dan PLN Bakal Rugi?

Selain itu, Luhut juga ingin UMKM dapat berkontribusi lebih dalam pembuatan komponen dasar dalam negeri yang telah tersertifikasi untuk memenuhi TKDN.

Pasalnya, total produk yang memiliki sertifikat TKDN baru mencapai 9.565 produk. Jumlah tersebut dinilai masih sangat sedikit untuk ukuran negara sebesar Indonesia.

"Saya berpesan kepada seluruh K/L untuk melanjutkan pembicaraan terkait TKDN ini dalam waktu 3 minggu lagi, guna mengevaluasi kebijakan penerapan TKDN untuk Lembaga Negara," ujarnya.

Baca juga: Bos Lion Air Khawatir PSBB Total Jakarta Berdampak ke Industri Penerbangan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X