PSBB Jakarta Diperketat, Pengusaha Hotel dan Restoran Minta Insentif Pajak

Kompas.com - 10/09/2020, 21:30 WIB
Ilustrasi Jakarta ThinkstockIlustrasi Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI) meminta pemerintah daerah mempertimbangkan posisi pengusaha saat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah diminta memberikan keringanan dalam hal pajak.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 14 September 2020 mendatang.

Wakil Ketua PHRI Maulana Yusran mengatakan, PSBB akan membuat kegiatan ekonomi sangat minim yang berimbas pada penurunan pendapatan, baik di bisnis hotel maupun restoran. Ini akan sangat menyulitkan pengusaha untuk menjaga keberlangsungan bisnis, di tengah biaya operasional yang harus tetap dibayarkan.

Baca juga: Bos Lion Air Khawatir PSBB Total Jakarta Berdampak ke Industri Penerbangan

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah memberikan insentif pajak sehingga pengusaha tak perlu dipusingkan dengan beban pajak hingga terjadi pemulihan ekonomi kedepannya.

"Pemerintah juga harus lihat, kalau ingin lakukan PSBB hendaknya ringankan beban usaha, jangan dibalik. Sementara kebijakan PSBB dilakukan, pengusahanya tidak bisa melakukan bisnis, tapi pajaknya tetap di tarik," ungkapnya kepada Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Pajak yang dimaksud Maulana diantaranya pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak reklame, hingga pajak kendaraan. Di mana sepanjang 6 bulan pandemi berlangsung, pemerintah daerah disebut belum memberikan relaksasi.

Padahal kata dia, kesulitan finansial dihadapi pengusaha bukan karena kesalahan dalam mengelola bisnis, melainkan karena bisnis tak bisa berjalan akibat pembatasan yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk pemerintah memberikan keringanan.

Baca juga: Usul ke Sri Mulyani, Menperin Minta Pajak Pembelian Mobil Baru 0 Persen

"Pemerintah daerah cuma memutuskan melakukan PSBB tapi tidak pernah mempertimbangkan relaksasi terhadap pungutan-pungutan yang mereka lakukan. Ini yang jadi permasalahan sekarang," imbuh dia.

Maulana pun menekankan, tak masalah jika pemerintah menerapkan PSBB untuk menekan penyebaran Covid-19, tapi perlu perhatikan juga beban para pelaku usaha. Lantaran, imbas dari kegiatan bisnis yang terhenti bisa berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ringankan beban pengusaha, biar fair (adil) gitu loh, kan enggak mungkin pengusaha yang menghidupkan pemerintah, kebalik. Mereka (pemerintah) enak saja terima duit, tapi kalau di pengusaha dan karyawan ini kan enggak bisa terima apa-apa (karena bisnis tidak jalan)," pungkasnya.

Baca juga: Jakarta PSBB Total, Bagaimana Nasib Ekonomi RI Kuartal III?



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Prediksi Proses Vaksinasi Covid-19 Memakan Waktu Hingga 9 Bulan

Erick Thohir Prediksi Proses Vaksinasi Covid-19 Memakan Waktu Hingga 9 Bulan

Whats New
2021, Bank Bukopin Ganti Nama Jadi Bank KB Bukopin

2021, Bank Bukopin Ganti Nama Jadi Bank KB Bukopin

Whats New
Besok, Pemerintah Lelang SUN Maksimal Rp 40 Triliun

Besok, Pemerintah Lelang SUN Maksimal Rp 40 Triliun

Earn Smart
Menhub: Bakal Ada Kota Baru Dekat Pelabuhan Patimban bernama 'Kota Rebana'

Menhub: Bakal Ada Kota Baru Dekat Pelabuhan Patimban bernama "Kota Rebana"

Whats New
Bahas Antisipasi Banjir, Luhut Wanti-wanti soal Klaster Baru Covid-19

Bahas Antisipasi Banjir, Luhut Wanti-wanti soal Klaster Baru Covid-19

Whats New
Patimban Mulai Beroperasi Desember 2020, Menhub Ingin Ekspor yang Lebih Besar

Patimban Mulai Beroperasi Desember 2020, Menhub Ingin Ekspor yang Lebih Besar

Whats New
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Capai Rp 431,54 Triliun

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Capai Rp 431,54 Triliun

Whats New
Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Erick Thohir Minta Masyarakat Tak Lengah

Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Erick Thohir Minta Masyarakat Tak Lengah

Whats New
MenkopUKM Tekankan 3 Hal Dorong UMKM 'Go Digital', Apa Saja?

MenkopUKM Tekankan 3 Hal Dorong UMKM "Go Digital", Apa Saja?

Whats New
Dukung Pemerintah, Enesis Group Luncurkan Kampanye #EnesisSafeTravel

Dukung Pemerintah, Enesis Group Luncurkan Kampanye #EnesisSafeTravel

Rilis
IHSG dan Rupiah Terjun Bebas di Akhir November

IHSG dan Rupiah Terjun Bebas di Akhir November

Whats New
Pasar Keuangan Optimistis Skenario Vaksin Covid-19 Pulihkan Ekonomi Tahun 2021

Pasar Keuangan Optimistis Skenario Vaksin Covid-19 Pulihkan Ekonomi Tahun 2021

Whats New
Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Whats New
Usaha Logistik AirAsia Siap Bantu Distribusi Vaksin Covid-19

Usaha Logistik AirAsia Siap Bantu Distribusi Vaksin Covid-19

Rilis
Masih Belum Terima Subsidi Gaji dari Pemerintah? Ini Cara Mengadukannya

Masih Belum Terima Subsidi Gaji dari Pemerintah? Ini Cara Mengadukannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X