Potensi Penerimaan Negara Menurun, Sri Mulyani Perlebar Defisit Anggaran 2021 Jadi 5,7 Persen

Kompas.com - 11/09/2020, 17:07 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengubah beberapa postur dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perubahan dilakukan lantaran terdapat banyak ketidakpastian yang muncul akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Perubahan postur RAPBN 2021 salah satunya mengenai defisit anggaran yang diperlebar. Banggar dan pemerintah sepakat untuk memperlebar desain defisit anggaran pada tahun depan.

Baca juga: Melonjak, Defisit APBN 2020 Mencapai Rp 330,2 Triliun

Pada tahun 2021 mendatang, defisit anggaran akan mencapai Rp 1.006,4 triliun. Angka tersebut setara dengan 5,7 persen dari PDB. Sementara di dalam Nota Keuangan yang dibacakan Presiden Joko Widodo Agustus lalu, defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp 5,5 persen dari PDB atau sebesar RP 971,2 triliun.

"Keseluruhan defisit anggaran RAPBN 2021 mencapai Rp 1.006,4 triliun atau naik menjadi 5,7 persen dari PDB. Kenaikannya Rp 35,2 triliun atau 0,2 persen dari PDB kita,” ujar Sri Mulyani ketika rapat dengan Banggar DPR RI, Jumat (11/9/2020).

Namun demikian, defisit tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun ini yang ditargetkan sebesar 6,34 persen dari PDB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sri Mulyani menjelaskan, pelebaran defisit terjadi lantaran terjadi penurunan target pendapatan negara. Di sisi lain, belanja negara terjadi peningkatan.

Untuk pendapatan negara pada tahun 2021 mendatang ditargetkan sebesar Rp 1.743,6 triliun, atau lebih rendah Rp 32,7 triliun jika dibandingkan dengan rencana awal yang sebesar Rp 1.776,4 triliun.

Sementara dari sisi belanja negara ditargetkan meningkat Rp 2,5 triliun menjadi Rp 2.750 triliun.

"Angka Rp 32,7 triliun berasal dari penerimaan perpajakan yang mengalami penurunan target ke Rp 37,4 triliun karena dari perkembangan penerimaan pajak hingga Agustus 2020, dan diproyeksi hingga akhir tahun memang baseline akan lebih rendah dari Perpres 72," ujar Sri Mulyani.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan perpajakan pada tahun 2021 mendatang sebesar Rp 1.444,5 triliun, sementara di dalam nota keuangan sebesar Rp 1.481,9 triliun.

Sedangkan belanja negara meningkat karena belanja pemerintah pusat ditetapkan Rp 1.954,5 triliun, naik Rp 3,3 triliun dari Nota Keuangan. Namun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turun Rp 800 miliar menjadi Rp 795,5 triliun.

Untuk belanja pemerintah pusat kementerian dan lembaga (K/L) tetap Rp 1.029,9 triliun, sementara belanja non K/L naik Rp 3,3 triliun menjadi Rp 924,7 triliun.

“Belanja non K/L naik Rp 921 triliun jadi Rp 924,7 triliun atau Rp 3,3 triliun dan dari pos belanja cadangan PEN yang meningkat Rp 15,8 triliun,” jelas Sri Mulyani.

Adapun untuk menurup defisit, pemerintah akan melakukan pembiayaan sebesar Rp 1.006,4 triliun. Pembiayaan ini naik Rp 35,2 triliun dari rencana awal yang terdapat pada Nota Keuangan.

Pembiayaan tersebut berupa pembiayaan utang Rp 1.177,4 triliun atau naik Rp 34,9 triliun dari Nota Keuangan. Selain itu ada juga pemberian pinjaman Rp 400 miliar, pembiayaan investasi Rp 184,5 triliun, hingga pembiayaan lainnya Rp 15,8 triliun.

Baca juga: Saat Cara RI Tutup Defisit Anggaran Dinilai Mengejutkan



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Rilis
Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Whats New
Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Whats New
Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Earn Smart
Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Rilis
Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

Whats New
Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Whats New
Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Whats New
Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.