Menko Airlangga Klaim Kondisi Fasilitas Kesehatan Masih Memadai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan fasilitas kesehatan Indonesia masih memadai untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Hal itu menurut dia tecermin dari angka keterisian tempat tidur dadn tempat tidur ICU pada rumah sakit rujukan di deldapan provinsi prioritas.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu mengatakan, untuk ICU angka keterisian tempat tidur mencapai 46,11 persen sedangkan di ruang isolasi pasien Covid-19 mencapai 47,88 persen.

Baca juga: Jakarta PSBB Total, Bandara Akan Perketat Protokol Kesehatan

"Rapat komite terkait PEN dan penanganan Covid-19 yang dibahas, secara nasional, recovery rate kita 71,2 persen dan fatality rate 41 persen. Fasilitas kesehatan kita masih memadai," ujar Airlangga dalam video conference, Jumat (11/9/2020).

Airlangga pun mengatakan, wilayah DKI Jakarta dan Bali perlu untuk mendapatkan perhatian khsusu lantaran angka keterisian tempat tidur untuk ruang ICU dan isolasi sudah di atas 50 persen.

Berdasarkan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), angka keterisian tempat tidur yang ideal adalah di kisaran 60 persen hingga 80 persen.

Baca juga: Anggaran Kesehatan Covid-19 Direalokasi Rp 14,82 Triliun, Untuk Apa Saja?

"Sedangkan enam daerah lain adalah di bawah 50 persen," ujar Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar itu pun mengatakan pemerintah akan mendorong peningkatan kegiatan kesiapan pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah berencana untuk menggunakan fasilitas hotel bintang dua atau tiga untuk pelayanan publik seperti di wilayah Sulawesi Selatan atau Jawa Tengah.

Di sisi lain, untuk menekan angka persebaran pandemi, Airlangga mengatakan pemerintah bakal melibatkan anggota TNI dan Polri untuk melakukan operasi yustisi di kawasan Jabodetabek.

"Terkait dengan beberapa kegaitan ataupun beberapa perkembangan yang ada, tentu dari Satgas Covid-19 dan PEN juga akan mendorong operasi yustisi di mana kepolisian dan TNI akan meningkatkan disiplin masyarakat dalam satu minggu ke depan di Jabodetabek," ujar dia.

"Sehingga apa yang sudah diatur dalam kedisiplinan ini bisa ditaati masyarakat," jelas Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga meminta agar pengelolaan secara mikro di wilayah-wilayah pusat klaster persebaran Covid-19 dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan kegiatan sepertu kampanye menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Ditambah lagi, dalam waktu dekat akan dilakukan Pilkada seretak di mana banyak calon kepala daerah akan melakukan kampanye.

""Ini perlu diperhatikan lebih kuat dan beberapa pemerintah, kepala daerah diminta untuk mendorong dan sosialisasikan beserta calon-calon kepala daerah, apa yang sudah diputuskan dalam PKPU untuk terus menjaga protokol Covid-19," ujar Airlangga.