Luhut Bakal Tertibkan Kapal Wisata yang Tidak Bayar Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan menertibkan kapal wisata asing di Labuan Bajo yang tidak bayar pajak

"Jumlah kapalnya ada sekitar 500, sekarang harus diawasi. Jangan sampai dia (kapal) tinggal di situ tapi tidak membayar (pajak) dan mengikuti aturan pemerintah daerah," katanya melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Bahkan, lanjut Luhut, pemerintah juga berencana untuk membeli kapal speedboat untuk mengawasi kapal-kapal tanpa bendera di Labuan Bajo.

Baca juga: Di Tengah Pandemi, UMKM Didorong Inovasi dan Jualan Secara Online

"Jadi semua harus ada pengawasan, kalau enggak kita akan repot," ujarnya.

Luhut mengatakan pajak dari kapal-kapal tersebut bisa menjadi potensi pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat mencatat ada sekitar 4.000 kapal wisata yang beroperasi di kawasan Labuan Bajo. Namun baru sekitar 500 kapal yang sudah terdaftar dan resmi untuk melakukan aktivitas wisata.

Luhut sendiri mengunjungi Labuan Bajo bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Keduanya meninjau beberapa proyek pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Baca juga: PSBB Total akan Diterapkan, Anies DIminta Perhatikan Nasib Pedagang Pasar