Ketika Menteri Jokowi hingga DPR Ramai-ramai Sentil Kebijakan PSBB Anies...

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali memperketat pemberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Langkah tersebut diambil untuk menekan angka penularan PSBB di kawasan DKI Jakarta yang meningkat tajam beberapa hari terakhir.

Menurut Anies, jika keputusan yang dia sebut sebagai kebijakan 'rem darurat' itu tak diambil, fasilitas kesehatan di Jakarta terancam kolaps.

Namun demikian, nyatanya banyak pihak, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif yang menentang keputusan Anies tersebut.

Para pengusahan pun menilai, keputusan Anies untuk menarik tuas rem darurat itu bakal memperburuk prospek perekonomian Indonesia ke depan.

Baca juga: Beda Pernyataan Anies Baswedan dan Pemerintah Pusat Soal PSBB Jakarta

Sentilan untuk Anies mulanya muncul dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.

Pada Kamis (10/9/2020) pada pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin. Padahal, menurut Airlangga, sebelumnya kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga dalam video conference, Kamis.

"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," ujar dia.

Baca juga: Menko Airlangga: Pekan Depan TNI-Polri Dilibatkan untuk Operasi Yustisi

Setelah itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto juga memberikan peringatan mengenai dampak pengetatan PSBB DKI Jakarta. Menurut dia, pemberlakuan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.

“Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar, akan mengganggu PDB RI,” ucap Agus dalam Rakornas Kadin.

Kalaupun harus ada PSBB, dia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menghalangi rantai pasok distribusi barang yang keluar masuk Jakarta.

"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi. Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu," ungkap Agus.

Dia berharap, dengan terjaganya rantai pasok dan kegiatan ekonomi dalam negeri, maka diharapkan bisa menekan kerugian imbas pelemahan ekonomi seiring diberlakukannya PSBB. Khususnya, bagi para pekerja diharapkan tak membuat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ini masih bisa dilakukan dengan kerja sama semua pihak, sehingga bisa memudahkan akses-akses distribusi tersebut. Maka supply chain tidak terganggu, khususnya industri-industri, sehingga tidak menimbulkan PHK," kata Agus.

Baca juga: IHSG Merosot Hingga Diberhentikan Sementara, BEI Sebut Karena Kebijakan PSBB

Yang ketiga, ada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut. Hal itu bakal kian parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa.

"Kami melihat industri yang sedang menggeliat ini khawatir mendapat tekanan, tapi yang perlu disampaikan bahwa pemerintah menilai kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," ujar Agus dalam video conference.

Mantan Menteri Sosial itu mengatakan, industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar perekonomian Indonesia.

Tertekannya kinerja industri manufaktur bakal berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Sumbangan industri manufaktur terhadap perekonomian sebesar 19,87 persen. Pada kuartal II-2020, industri manufaktur mengalami kontraksi hingga -5,37 persen.

Agus menilai, industri manufaktur telah cukup menggeliat pada periode Agustus 2020. Selain memengaruhi kinerja industri manufaktur, Agus menilai pengetatan PSBB juga bakal memengaruhi agenda pemerintah untuk melakukan substitusi impor.

Kementerian Perindustrian sendiri menargetkan pada tahun 2022 Indonesia bisa melakukan substitusi impor hingga 35 persen.

"Banyak yang bilang terlalu ambisius, tapi kita jalan terus dengan program ini, dengan catatan kalau PSBB kembali diketatkan, bukan hanya di Jakarta, tapi daerah lain, ini akan pengaruhi program substitusi impor," ujar dia.

Baca juga: PSBB Jakarta Diperketat, Tanggapan Pengusaha hingga Bos Lion Air

Adapun Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah juga menyinggung kinerja IHSG yang sempat merosot pada perdagangan Kamis (10/9/2020) lalu. Menurut dia, kinerja IHSG yang tertekan hingga 5 persen dan menyebabkan perdagangan saham sempat dihentikan sementara pada sesi perdagangan I akibat pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kejadian kemarin sangat disesalkan, atas pernyataan yang begitu bombastis, dramatis oleh Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan sehingga timbulkan hal tidak perlu," ujar Said ketika melakukan rapat dengan pemerintah mengenai RAPBN 2021 di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Menurut Said, rontoknya harga-harga saham berpotensi menghancurkan banyak korporasi, termasuk juga akan menghancurkan sektor ritel.

“Kalau korporasi hancur maka ritel hancur,” tegasnya.

Menurut dia, volatilitas pada pasar saham menjadi tantangan berat bagi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat kembali menstabilkan pasar keuangan dan mengembalikan kepercayaan para pelaku pasar. “Ini lah tantangan berat OJK dan BI,” jata Said.

Selain itu, Said juga meminta agar BI bisa terus berkoordinasi bersama dengan pemangku kebijakan lain untuk menjaga nilai tukar rupiah. Pasalnya, rupiah juga tidak terlepas dari sentimen.

"Kami harap Gubernur BI menjaga stabilitas di sektor keuangan. Kita khawatir upaya yang dilakukan Gubernur BI sisa-sia bagi kita semua kalau tidak di antara kita koordinasi yang baik di semua lini,” ujar dia.

Baca juga: Tak Hanya Menteri Jokowi, Banggar DPR Juga Sindir Anies Jadi Biang Bursa Saham Longsor

PSBB Hadapi Resesi

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Refrom on Economics (Indef) Bhima Yudhistira justru menilai kebijakan Anies diperlukan diperlukan untuk mengurangi risiko resesi terjadi secara berkepanjangan hingga tahun 2021 mendatang.

Sebab sebut dia, perekonomian tidak menunjukkan adanya perbaikan ketika pemerintah daerah memutuskan untuk memperlonggar PSBB pertengahan Agustus lalu.

 "Eksperimen dengan pelonggaran PSBB ternyata berdampak lebih buruk bagi ekonomi, makin lama recovery-nya kalau diperlonggar. Lebih baik ekonomi terkoreksi jangka pendek, kemudian bisa rebound di akhir tahun dan survive dari resesi di 2021," ujar Bhima.

Namun demikian, keputusan tersebut memang memiliki risiko yang besar. Menurut Bhima, pengetatan PSBB kian meningkatkan kemungkinan risiko pertumbuhan ekonomi negatif di kuartal III tahun ini.

Selain itu, kinerja perekonomian negatif juga akan berlanjut ke kuartal IV.

"Efek PSBB tentu cukup luas ke semua sendi ekonomi, mulai dari turunnya konsumsi rumah tangga, produksi industri dan realisasi investasi juga tertunda. Diperkirakan akan terjadi PHK masal sebagai antisipasi turunnya permintaan," ujar Bhima.

Untuk itu, menurut dia baik pemerintah pusat dan daerah harus mampu memenuhi kebutuhan dasar di tingkat masyarakat miskin dan rentan miskin. Sehingga, mereka bisa tetap bertahan hidup meski PSBB kembali diberlakukan.

Baca juga: Indonesia Berpeluang Resesi, Masyarakat Tak Perlu Panik