KPPU Sebut UMKM Sulit Bersaing di E-Katalog Pemerintah

Kompas.com - 12/09/2020, 18:12 WIB
Komisioner KPPU, Guntur Saragih saat streaming Forum Jurnalis KPPU, Kamis (2/4/2020). KOMPAS.com/ ELSA CATRIANAKomisioner KPPU, Guntur Saragih saat streaming Forum Jurnalis KPPU, Kamis (2/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) melihat adanya persaingan yang tak seimbang antara usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM) dengan usaha besar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui katalog elektronik (e-katalog). Hal ini berdasarkan keluhan pada pelaku UMKM.

Untuk bisa berpartisiasi dalam e-katalog yang diterbitkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ( LKPP) tersebut, terdapat sejumlah aturan yang dinilai mempersulit UMKM. Ahasil, menimbulkan dominasi oleh para pelaku usaha besar.

"Kami mendapati fakta ada pelaku-pelaku usaha yang sangat dominan dalam proses penyediaan barang dan jasa pemerintah ini , dan pelaku UMKM merasa kesulitan untuk masuk jadi penyedia dalam e-katalog." ujar Direktur Kebijakan Persaingan KPPU Taufik Ahmad dakan konferensi pers virtual, Sabtu (12/9/2020).

Baca juga: BLT UMKM Rp 2,4 Juta Diperpanjang hingga 2021, Ini Syarat untuk Mendapatkannya

Ia menjelaskan. terdapat syarat dalam Pasal 13 huruf (f) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, yang menyebutkan bahwa penyedia berbentuk badan usaha perorangan, maka penyedia merupakan prinsipal produsen atau mata rantai pasok terdekat dari prinsipal produsen.

Ini artinya, hanya produsen prinsipal dan distributor utama yang bisa masuk sebagai penyedia barang dalam sistem tersebut.

Selain itu, katalog yang bersifat nasional menyebabkan pelaku UMKM di daerah, terlebih yang bukan produsen prinsipal dan distributor utama, tidak bisa masuk dalam e-katalog.

"Ini cenderung jadi klausul masuk e-katalog, dan persyaratan itu cukup berat bagi UMKM, " tambahnya.

Tak hanya itu, terdapat persyaratan yang cukup rumit dan memakan banyak waktu bagi UMKM untuk bisa memenuhinya. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia LKPP dalam melakukan pemeriksaan menimbulkan antrean yang panjang untuk masuk e-katalog.

Oleh sebab itu, KPPU pun memberikan sejumlah rekomendasi kepada LKPP yang disampaikan dalam surat pada 19 Maret 2020 dan 24 Juli 2020, agar UMKM bisa benar-benar terlibat dalam e-katalog.

KPPU meminta LKPP mempermudah pelaku UMKM produsen atau rantai terdekat prinsipal produsen masuk ke dalam katalog elektronik nasional untuk produk tertentu dengan basis pengadaan di tiap daerah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X