Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER MONEY] Penyaluran Subsidi Tahap 3 Mundur | Risma Tolak Pembangunan Tol Dalam Kota

Kompas.com - 13/09/2020, 06:45 WIB
Bambang P. Jatmiko

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menetapkan jadwal pencairan BLT subsidi gaji tahap ke-3 yang sebelumnya telah dijadwalkan cair pada 11 September 2020.

Namun demikian, pencairan BLT tersebut mundur menjadi Senin, 14 September 2020. Berita tersebut menjadi yang terpopuler sepanjang hari kemarin, Sabtu (12/9/2020).

Sementara itu berita lain yang juga masuk terpopuler yakni tentang langkah Walikota Surabaya Risma yang selalu menolak pembangunan tol tengah kota. Berikut adalah daftar berita terpopuler selengkapnya:

1. Mundur Lagi, Ini Jadwal Pencairan BLT Subsidi Gaji Rp 600.000 Tahap 3

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan pencairan BLT subsidi gaji Rp 600.000 atau subsidi gaji karyawan tahap III bisa dimulai pada Senin depan, 14 September 2020.

Sebelumnya, jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) direncanakan dimulai pada Jumat, 11 September 2020, namun kemudian dimundurkan karena Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih melakukan pemeriksaan data penerima BLT Rp 600.000.

"Jadi kami akan menggunakan 4 hari itu, dihitung-hitung kira-kira akan bisa dilakukan Senin ya, karena 4 hari kerja. Kami punya waktu untuk melakukan check list terhadap data pekerja yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)," jelas Ida dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2020). Selengkapnya silakan baca di sini.

2. Tentang Tol Tengah Surabaya yang Selalu Ditolak Wali Kota Risma

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan tegas menolak pembangunan jalan tol yang melintasi jantung Kota Surabaya. Padahal jalan tol itu digadang-gadang bisa jadi solusi mengatasi kemacetan kota.

Jalan tol Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak atau yang lebih dikenal jalan tol tengah kota sudah masuk tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur.

Pada 20 November 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Selengkapnya silakan baca di sini.

3. Butuh Waktu, Menaker Perkirakan Subsidi Gaji Rp 600.000 Ditransfer Senin

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Ida Fauziyah memperkirakan bantuan subsidi gaji/upah (BSU) untuk tahap III kepada 3,5 juta calon pekerja penerima akan disalurkan pada Senin (14/9/2020) depan.

Hal ini sudah sesuai dalam petunjuk teknisnya (juknis) yang memperhitungkan 4 hari verifikasi atau check list data kembali usai menerima data tersebut dari BPJS Ketenagakerjaan pada Selasa (8/9/2020).

"Jadi kami akan menggunakan 4 hari itu, dihitung-hitung kira-kira akan bisa dilakukan Senin ya, karena 4 hari kerja. Kami punya waktu untuk melakukan check list terhadap data pekerja yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan," katanya di Bali, Jumat (11/9/2020). Selengkapnya silakan baca di sini.

4. Erick Thohir: Vaksin Merah Putih Mulai Diproduksi 2022

Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Erick Thohir, berharap vaksin Merah Putih dapat mulai diproduksi pada tahun 2022.

"Dari informasi yang didapatkan insya Allah kalau bisa uji klinis I sampai dengan III vaksin Merah Putih bisa berjalan pada tahun depan, sehingga pada tahun 2022 kita bisa mulai memproduksi vaksin Merah Putih," ujar Erick Thohir dilansir dari Antara, Sabtu (12/9/2020).

Pemilik Grup Mahaka tersebut berujar, kehadiran vaksin Covid-19 Merah Putih agar Indonesia tidak bergantung pada vaksin-vaksin yang diproduksi dari produsen luar negeri. Selengkapnya silakan baca di sini.

5. Ekonom: PSBB Diterapkan, Indonesia Bisa Bertahan dari Resesi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali memperketat pemberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Langkah tersebut diambil muntuk menekan angka penularan PSBB di kawasan DKI Jakarta yang meningkat tajam beberapa hari terakhir.

Ekonom Institute for Development of Refrom on Economics (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, langkah Anies menarik tuas 'rem darurat' itu diperlukan untuk mengurangi risiko resesi terjadi secara berkepanjangan hingga tahun 2021 mendatang.

Sebab sebut dia, perekonomian tidak menunjukkan adanya perbaikan ketika pemerintah daerah memutuskan untuk memperlonggar PSBB pertengahan Agustus lalu. Selengkapnya silakan klik di sini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com