Apa Maksud Ridwan Kamil Sebut Rp 300 Triliun Kabur karena PSBB Anies?

Kompas.com - 14/09/2020, 07:06 WIB
Gubernur Jabar Ridwan Kamil Dok. Disdik JabarGubernur Jabar Ridwan Kamil

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pernah menyarankan supaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhati-hati mengumumkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total. Sebab, pengumuman kebijakan PSBB tersebut terbukti telah berdampak pada banyak hal, termasuk sektor perekonomian.

Ridwan Kamil menerangkan, bursa saham pun turut terdampak pengumuman PSBB total tersebut. Harga saham gabungan (IHSG) terperosok. Kapitalisasi pasar berkurang hingga Rp 277 triliun, usai Anies mengeluarkan pernyataan.

"Hampir Rp 300 triliun lari gara-gara statement (pernyataan)," kata Ridwan Kamil beberapa waktu lalu.

Lalu apa maksud perkataan Ridwan Kamil soal dana Rp 300 triliun yang kabur karena pengumuman PSBB?

Baca juga: Bukan PSBB, Anies Baswedan Sempat Dipanggil Jokowi Buat Lakukan Hal Ini

Dalam sebuah unggahan di akun Twitter resminya, Ridwan Kamil menjelaskan maksud perkataannya tersebut saat menjawab pertanyaan salah satu warganet seperti dikutip pada Senin (14/9/2020).

Menurut dia, angka uang yang kabur sebesar hampir Rp 300 triliun dari Indonesia setelah pengumuman pemberlakukan PSBB itu hanya mengutip dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu statemen Ibu Menteri Keuangan yang disampaikan saat rapat. Saya hanya menjawab pertanyaan wartawan terkait hasil rapat koordinasi Kamis kemarin," ucap Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil soal PSBB DKI JakartaScreenshot Twitter Ridwan Kamil Ridwan Kamil soal PSBB DKI Jakarta

Sebelumnya di kesempatan terpisah, Ridwan Kamil sempat menjelaskan kalau potensi dana yang lari tersebut bisa saja terjadi karena adanya kepanikan pelaku ekonomi.

Baca juga: Mau Tahu Gaji dan Tunjangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan?

Kondisi pasar yang fluktuatif saat pandemi virus corona ini diharapkan agar semua pejabat bisa bersikap hati-hati ketika memutuskan sesuatu yang berdampak besar.

"Memang dalam statment Covid ini ditunggu oleh siapapun, baik oleh masyarakat, pelaku ekonomi. Sehingga menjadi sebuah kehati-hatian bagi kita, agar setiap pernyataan ini dihitung secara baik. Kalau pun itu berita buruk, dipersiapkan sebuah proses sehingga tidak akan terjadi dinamika," kata Ridwan Kamil. 

Anies dipanggil Istana

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka-bukaan bahwa Presiden RI Joko Widodo pernah memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada 31 Agustus lalu.

Presiden Jokowi memanggil Anies untuk menanyakan penyebab meningkatnya kasus Covid-19. Namun Presiden Jokowi meminta Anies untuk meneliti penyebabnya satu-persatu dengan pendekatan micromanagement (manajemen mikro), bukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

 

"Yang diperlukan oleh Jakarta adalah pengelolaan mikro. Pengelolaan mikro itu salah satunya adalah tertanggal 31 Agustus kemarin, Pak Presiden sudah memanggil Gubernur DKI, menanyakan terjadinya kenaikan harian," kata Airlangga dalam tayangan Crosscheck From Home Medcom.id, Minggu (13/9/2020).

Baca juga: Ketimbang PSBB, Bos Djarum Sarankan Langkah Ini ke Anies Baswedan

Adapun manajemen mikro yang dimaksud adalah meneliti penyebab utama kenaikan Covid-19 satu-persatu dan mengubah kebijakan yang dirasa meningkatkan jumlah kasus.

Misalnya, pemberlakuan ganjil genap yang membuat penggunaan mobil pribadi terbatas, dibukanya kembali tempat hiburan atau tempat olahraga yang terlalu padat.

"Apakah kebijakan ganjil genap masih tetap atau kita ubah? Kemudian tempat hiburan perlu kita tutup? Tempat yang jadi sumber kerumunan, apakah tempat olahraga kita terlalu padat? Car free day-nya terlalu padat atau bagaimana? Ini kan semua harus dilihat satu per satu secara mikro," papar Airlangga.

Manajemen mikro, kata Airlangga, merupakan cara yang digunakan oleh Jawa Barat. Menurut Airlangga, manajemen mikro sangat penting dipertimbangkan sehingga tak lagi mengambil langkah-langkah overdosis.

Baca juga: Kronologi Polemik BPK Vs Sri Mulyani soal Dana Bagi Hasil untuk Anies Baswedan

Sebab Jakarta bukan hanya mencerminkan 20 persen penopang perekonomian RI, tapi pusat syaraf perekonomian. Dengan begitu, kebijakan apapun yang diambil akan sangat menentukan pasar modal dan pasar uang.

"Jadi Jawa Barat itu melihat secara mikro. Dengan demikian kita bisa tahu sumbernya atau sehingga kita tidak mengambil langkah-langkah overdosis," pungkas dia.

(Sumber Kompas.com/Penulis: Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani, Phytag Kurniati, Fika Nurul Ulya | Editor: Abba Gabrillin, Erlangga Djumena)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Sumber Kompas.com
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.