Silang Pendapat antara Anies Baswedan dan Pemerintah Pusat

Kompas.com - 14/09/2020, 09:02 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Achmad Riza Patria, dalam konferensi pers penerapan kembali masa PSBB pada Rabu (9/9/2020). Dokumentasi Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Achmad Riza Patria, dalam konferensi pers penerapan kembali masa PSBB pada Rabu (9/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat lewat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam beberapa kesempatan merilis pernyataan yang berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Perbedaan informasi dari kedua pejabat negara tersebut mengemuka setelah pengumuman pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mulai berlaku per 14 September 2020.

Berikut sederet silang pendapat antara Anies Baswedan dengan Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19.

1. Kapasitas RS

Airlangga dengan tegas menyebut kalau kapasitas rumah sakit (RS) untuk menangani pasien kasus virus corona atau Covid-19 masih sangat tersedia.

Baca juga: Menko Airlangga: Jangan Katakan Sistem Kesehatan Kita Tidak Mampu...

Pernyataan Airlangga ini sekaligus menepis pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta yang menyebut kalau kapasitas tempat tidur di rumah sakit tidak akan cukup jika tidak segera diberlakukan PSBB. 

"Jadi jangan katakan sistem kesehatan kita tidak mampu, itu sama sekali tidak. Karena pemerintah menyiapkan dana di sektor kesehatan sekitar Rp 78 triliun dan dana itu masih tersedia, setiap saat bisa di-deploy (dimanfaatkan)," kata Airlangga dikutip dari Crosscheck From Home Medcom.id, Senin(14/9/2020).

Dia meminta semua pihak tak mengatakan sistem kesehatan RS di Indonesia tidak mampu menangani kasus Covid-19.

Menurut Airlangga, kapasitas seluruh rumah sakit, khususnya di DKI Jakarta terpantau aman dan tersedia saat kasus Covid-19 terus meningkat. Pemerintah pun telah memastikan pelayanan kesehatan diprioritaskan paling utama.

Baca juga: Menko Airlangga Klaim Kondisi Fasilitas Kesehatan Masih Memadai

Airlangga menyatakan, 67 RS di Jakarta siap melayani pasien. Bahkan pihaknya telah menyiapkan back-up di beberapa tower Wisma Atlet.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan saat ini ada 4.053 tempat tidur isolasi Covid-19 yang tersebar di 67 rumah sakit rujukan Covid-19 dan sudah terisi 77 persen dari kapasitas ruang isolasi.

Anies bilang, jika tak segera diberlakukan PSBB, maka menurut kalkulasi seluruh tempat tidur akan penuh terisi sehingga tak bisa lagi menerima pasien baru.

Begitu pula dengan ketersediaan ICU yang saat ini berjumlah 528 tempat tidur. Menurut Anies, kapasitas ICU tersebut hanya cukup sampai 15 September mendatang, bila PSBB total tak diberlakukan.

"Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah rem darurat yang harus kita tarik," ucap Anies dikutip dari Antara.

Baca juga: Menko Airlangga: IHSG Terjun di Bawah 5.000 karena Pengumuman Gubernur DKI

2. Batasan aktivitas kantor

Airlangga Hartarto mengatakan, kegiatan perkantoran sebagian besar menerapkan jam kerja fleksibel atau flexible working hours. Dengan demikian, kegiatan kantor masih bisa beroperasi hingga 50 persen.

"DKI minggu depan kembali PSBB, namun kami menyampaikan kegiatan perkantoran sebagian besar menerapkan flexible working hours, sekitar 50 persen di rumah, dan 50 persen di kantor, 11 sektor tetap dibuka," ujar Airlangga dalam video conference, Kamis (10/9/2020) lalu.

Pernyataan Airlangga tersebut tak sejalan dengan apa yang diungkapkan Anies pada Rabu (9/9/2020) malam sehari sebelumnya.

Baca juga: Daftar 4 Produsen Vaksin Asing yang Dijajaki Erick Thohir

Sebab, dengan pengetatan PSBB, Anies kembali mewajibkan sebagian besar perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Hanya 11 bidang usaha yang masih diperkenankan bekerja dari kantor selama PSBB ketat ini.

"Mulai Senin tanggal 14 September kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah," kata Anies dalam siaran langsung Pemprov DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Dengan diterapkannya PSBB ketat, Anies mewajibkan sebagian besar perkantoran menerapkan bekerja dari rumah. Hanya 11 bidang usaha yang masih diperkenankan bekerja dari kantor selama PSBB ketat ini.

Kesebelas sektor tersebut antara lain kesehatan, pangan, konstruksi, energi, keuangan, telekomunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, industri strategis, dan pelayanan dasar.

Baca juga: Mau Tahu Gaji dan Tunjangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan?

(Sumber: KOMPAS.com/Mutia Fauzia, Fika Nurul Ulya | Editor: Bambang P. Jatmiko, Erlangga Djumena)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X