Hadapi Resesi, Pemerintah Perlu Pangkas Rantai Distribusi Program PEN

Kompas.com - 14/09/2020, 12:39 WIB
Ekonom Senior INDEF, Aviliani saat menjelaskan ada 3 sektor yang tetap tumbuh pada tahun 2020, di BEI, Jakarta, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAEkonom Senior INDEF, Aviliani saat menjelaskan ada 3 sektor yang tetap tumbuh pada tahun 2020, di BEI, Jakarta, Senin (4/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani menyarankan pemerintah untuk memangkas rantai distribusi bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dengan kata lain, subsidi-subsidi yang termasuk dalam program PEN disalurkan langsung melalui pemerintah pusat, bukan melalui Kementerian/Lembaga (K/L).

"Dari PEN ke K/L, dari situ masuk DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) dulu. Keluar DIPA lagi baru 2 bulan (setelahnya). Itu mereka harus rumuskan, kayaknya belum ada," kata Aviliani kepada Kompas.com, Senin (14/9/2020).

Aviliani menyebut, hal itu ditujukan untuk mempercepat belanja program sehingga pemulihan ekonomi dan resesi tak akan memakan waktu lama.

Baca juga: Sri Mulyani: Jika Resesi di Kuartal III Tak Berarti Kondisinya Sangat Buruk

Apalagi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II, belanja pemerintah merupakan satu-satunya komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih bisa jadi andalan.

"Jadi maksud saya dengan kondisi yang tidak normal ini harus ada percepatan dalam belanja," paparnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Misalnya untuk penyaluran jaring pengaman sosial (social safety net) kepada sektor informal yang hingga kini belum tersentuh dengan subsidi gaji maupun subsidi lainnya.

Menurut dia, pemerintah bisa memanfaatkan data Kementerian PDTT yang selama ini bertugas menyalurkan dana-dana desa.

"Mereka punya data desa. Uangnya enggak usah dikasih ke Kemendes, nanti pemerintah pusat tinggal minta saja datanya. Jadi enggak ada pemotongan-pemotongan lagi. Kalau sekarang kan transfernya dari pusat ke provinsi, terus baru ke desa. Itu butuh waktu lama," paparnya.

Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan anggaran program PEN sebesar Rp 695,2 triliun. Terdiri dari anggaran program kesehatan senilai Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, dan insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun.

Kemudian, anggaran untuk sektor UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta anggaran untuk dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 106,11 triliun.

Namun sampai 2 September 2020, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 271,94 triliun. Angka tersebut sekitar 39,11 persen dari pagu sebesar Rp 695,2 triliun.

Dari total pagu anggaran Program PEN, Rp 403,9 triliun sudah ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Belum ada DIPA Rp 131,6 triliun. Lalu, tanpa DIPA Rp 159,7 triliun yang merupakan insentif perpajakan.

Baca juga: Ekonom: PSBB Diterapkan, Indonesia Bisa Bertahan dari Resesi



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Menikmati 2 Kota Tuan Rumah Olimpiade hingga Roh Gentayangan di Benteng Romawi Kuno

[KURASI KOMPASIANA] Menikmati 2 Kota Tuan Rumah Olimpiade hingga Roh Gentayangan di Benteng Romawi Kuno

Rilis
Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Himbara Siap Genjot Penyaluran Kredit

Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Himbara Siap Genjot Penyaluran Kredit

Whats New
Jakpro Gandeng PGN Bangun Infrastrktur Gas Bumi di Jakarta

Jakpro Gandeng PGN Bangun Infrastrktur Gas Bumi di Jakarta

Rilis
Sambut Ultah Ke-12, Tokopedia Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Sambut Ultah Ke-12, Tokopedia Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Whats New
Bank BUMN Pede Kredit Bisa Tumbuh hingga 7 Persen

Bank BUMN Pede Kredit Bisa Tumbuh hingga 7 Persen

Whats New
RI Keluar dari Resesi, OJK Bakal Dorong Pemda Salurkan KUR Pertanian

RI Keluar dari Resesi, OJK Bakal Dorong Pemda Salurkan KUR Pertanian

Whats New
Varian Delta Tekan Ekonomi Kuartal III, Pemerintah Andalkan Kuartal IV

Varian Delta Tekan Ekonomi Kuartal III, Pemerintah Andalkan Kuartal IV

Whats New
Bagaimana Tahapan Penyusunan APBN?

Bagaimana Tahapan Penyusunan APBN?

Whats New
Chatib Basri Ungkap Solusi Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2021

Chatib Basri Ungkap Solusi Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2021

Whats New
Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Mendag: Konsumsi Membaik ke Masa Sebelum Pandemi

Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Mendag: Konsumsi Membaik ke Masa Sebelum Pandemi

Whats New
Meski Dihantam Varian Delta, Sri Mulyani Pede Ekonomi Kuartal III Sentuh 5,7 Persen

Meski Dihantam Varian Delta, Sri Mulyani Pede Ekonomi Kuartal III Sentuh 5,7 Persen

Whats New
Menteri Pertanian: Penyaluran KUR 2021 Sudah Terserap Rp 43,60 Triliun

Menteri Pertanian: Penyaluran KUR 2021 Sudah Terserap Rp 43,60 Triliun

Whats New
Menkop Teten Sebut Sektor UMKM Hampir Normal Seperti Sebelum Pandemi

Menkop Teten Sebut Sektor UMKM Hampir Normal Seperti Sebelum Pandemi

Whats New
Tekan Penyebaran Covid-19, Kemenperin Pantau Operasional Industri Manufaktur

Tekan Penyebaran Covid-19, Kemenperin Pantau Operasional Industri Manufaktur

Whats New
Gandeng PTPP, BPKH Bangun Rumah Indonesia di Mekkah

Gandeng PTPP, BPKH Bangun Rumah Indonesia di Mekkah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X