Hadapi Resesi, Pemerintah Perlu Pangkas Rantai Distribusi Program PEN

Kompas.com - 14/09/2020, 12:39 WIB
Ekonom Senior INDEF, Aviliani saat menjelaskan ada 3 sektor yang tetap tumbuh pada tahun 2020, di BEI, Jakarta, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAEkonom Senior INDEF, Aviliani saat menjelaskan ada 3 sektor yang tetap tumbuh pada tahun 2020, di BEI, Jakarta, Senin (4/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani menyarankan pemerintah untuk memangkas rantai distribusi bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN).

Dengan kata lain, subsidi-subsidi yang termasuk dalam program PEN disalurkan langsung melalui pemerintah pusat, bukan melalui Kementerian/Lembaga (K/L).

"Dari PEN ke K/L, dari situ masuk DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) dulu. Keluar DIPA lagi baru 2 bulan (setelahnya). Itu mereka harus rumuskan, kayaknya belum ada," kata Aviliani kepada Kompas.com, Senin (14/9/2020).

Aviliani menyebut, hal itu ditujukan untuk mempercepat belanja program sehingga pemulihan ekonomi dan resesi tak akan memakan waktu lama.

Baca juga: Sri Mulyani: Jika Resesi di Kuartal III Tak Berarti Kondisinya Sangat Buruk

Apalagi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II, belanja pemerintah merupakan satu-satunya komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih bisa jadi andalan.

"Jadi maksud saya dengan kondisi yang tidak normal ini harus ada percepatan dalam belanja," paparnya.

Misalnya untuk penyaluran jaring pengaman sosial (social safety net) kepada sektor informal yang hingga kini belum tersentuh dengan subsidi gaji maupun subsidi lainnya.

Menurut dia, pemerintah bisa memanfaatkan data Kementerian PDTT yang selama ini bertugas menyalurkan dana-dana desa.

"Mereka punya data desa. Uangnya enggak usah dikasih ke Kemendes, nanti pemerintah pusat tinggal minta saja datanya. Jadi enggak ada pemotongan-pemotongan lagi. Kalau sekarang kan transfernya dari pusat ke provinsi, terus baru ke desa. Itu butuh waktu lama," paparnya.

Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan anggaran program PEN sebesar Rp 695,2 triliun. Terdiri dari anggaran program kesehatan senilai Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, dan insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun.

Kemudian, anggaran untuk sektor UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta anggaran untuk dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 106,11 triliun.

Namun sampai 2 September 2020, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 271,94 triliun. Angka tersebut sekitar 39,11 persen dari pagu sebesar Rp 695,2 triliun.

Dari total pagu anggaran Program PEN, Rp 403,9 triliun sudah ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Belum ada DIPA Rp 131,6 triliun. Lalu, tanpa DIPA Rp 159,7 triliun yang merupakan insentif perpajakan.

Baca juga: Ekonom: PSBB Diterapkan, Indonesia Bisa Bertahan dari Resesi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Whats New
BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Rilis
Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Whats New
Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Whats New
Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Whats New
Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Whats New
Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

BrandzView
Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Whats New
Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Rilis
Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X