DPR dan Mentan Debat Panas soal Food Estate di Kalteng, Mengapa?

Kompas.com - 14/09/2020, 14:41 WIB
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam Rapat Monitoring dan Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan di Hotel Aston Cirebon, Kamis (27/8/2020).
DOK. Humas KementanMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam Rapat Monitoring dan Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan di Hotel Aston Cirebon, Kamis (27/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melakukan rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada hari ini, Senin (14/9/2020).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV dari Fraksi PDI-P Sudin tersebut pun memanas ketika membahas proyek lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dalam paparannya, Syahrul menjelaskan, proyek food estate tersebut berada di atas lahan potensial seluas 164.598 hektar.

Baca juga: Mentan: Kerja di Sektor Pertanian Sangat Terbuka

Namun, lahan yang akan mulai ditanami komoditas padi pada tahun ini sekitar 30.000 hektar atau angka tepatnya 28.315 hektar.

“Pada 2020 ini dilakukan pengelolaan lahan melalui intensifikasi pertanian seluas 30.000 hektar, dengan harapan bisa menyumbang produksi pangan akhir tahun 2020,” ungkapnya.

Pemaparan Syahrul tersebut langsung dipotong oleh Sudin, yang meragukan bahwa lahan seluas 30.000 hektar tersebut bisa ditanami pada tahun ini. Sebab, tahun 2020 hanya kurang dari empat bulan lagi.

Menjawab keraguan tersebut, Syahrul mengatakan, pihaknya meyakini bahwa lahan sudah bisa ditanami karena sudah tersedia saluran irigasi.

“Kalau lihat lapangan Pak, insya Allah. Karena ini irigasi primer, sekunder, dan tersier sudah ada, tinggal manajemen in-out dari yang 30.000 itu memungkinkan untuk dicapai,” jelas dia.

Baca juga: Jadi Program Prioritas, SYL Tinjau Food Estate Hortikultura Humbahas

Namun, Sudin menyebutkan, lahan tersebut belum memiliki irigasi yang baik berdasarkan tinjauannya setahun yang lalu. Oleh sebab itu, ia mempertanyakan sistem penanamannya dan kapasitas tenaga kerja yang akan digunakan.

“Itu rusak berat, masih dalam perbaikan. Makanya, saya tanyakan apakah bisa ditanam 30.000 hektar? Pakai apa tanamnya? 30.000 Ha itu banyak lho. Kalau melibatkan tenaga kerja itu mungkin puluhan ribu. Apakah ada tenaga kerja di sana? Sedangkan tenaga kerja di sana itu kan sangat kekurangan," cecar Sudin.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X