Inggris Dihantam Gelombang PHK, Terbanyak Sejak Resesi 2009

LONDON, KOMPAS.com - Usai resesi, Inggris kini tengah dihantam gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Mengutip BBC, Senin (14/7/2020), para pengusaha di Inggris berencana melakukan PHK 2 kali lebih banyak dari resesi tahun 2009.

Saat resesi karena Covid-19 menghantam negeri Ratu Elizabeth II itu, para pengusaha berencana melakukan PHK terhadap 380.000 orang pada periode Mei-Juli 2020. Diperkirakan, angkanya bisa meningkat jadi 735.000 di musim gugur tahun ini.

Baca juga: Di Inggris, Pemerintah dan Pengusaha Minta Karyawan Kembali Bekerja di Kantor

Adapun angka rencana PHK itu diperoleh dari permintaan Kebebasan Informasi Institute for Employment Studies (IES).

IES sendiri telah memperoleh dan menganalisis data sejak tahun 2008. Data menunjukkan, gelombang PHK tahun 2020 ini merupakan tingkat PHK tertinggi secara 3 bulanan sejak tahun 2009. Pada tahun 2009 sekitar Januari-Maret, PHK hanya mencapai 180.000 orang.

"Membandingkan apa yang terjadi sekarang dengan apa yang terjadi pada resesi terakhir (tahun 2009) menunjukkan kepada kita bahwa kita mengalami krisis pekerjaan tidak seperti yang pernah kita lihat sebelumnya," kata Direktur IES, Tony Wilson. 

Memang, PHK menjadi salah satu langkah yang tak bisa dihindari akibat adanya karantina wilayah untuk mencegah penularan Covid-19.

Baca juga: Ekonomi Inggris Mulai Merangkak Naik

Karantina wilayah telah membuat ekonomi Inggris mandek, pekerjanya tinggal di rumah, pengusaha menutup toko, dan transportasi dihentikan.

Karena krisis PHK ini, IES menyerukan dukungan ekstra bagi perusahaan yang mempertahankan staf-stafnya, serta memberikan pelatihan dan saran untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan agar dapat menemukan pekerjaan baru dengan cepat.

Pemerintah Inggris juga melancarkan stimulus untuk klaster pekerja.

Pemerintah telah menyiapkan dana sekitar 2 miliar euro untuk mendorong perusahaan membuat pelatihan atau magang, menambah pelatih kerja tambahan di pusat-pusat kerja, dan memberikan insentif sebanyak 1.000 euro untuk membuat staf bekerja kembali dari cuti tak menentu.

"Dukungan kepada pekerja adalah prioritas mutlak, itulah sebabnya kami menetapkan "Plan for Jobs" secara komprehensif untuk memberikan perlindungan, menciptakan, maupun mendukung para pekerja di Inggris. Kami memberi dukungan yang signifikan dan ditargetkan di tempat yang paling membutuhkan," sebut pemerintah Inggris.