Komite III DPD Desak Norma Bidang Pendidikan Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 14/09/2020, 20:42 WIB
Sylviana Murni KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSylviana Murni

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite III DPD RI mendesak pemerintah untuk mengeluarkan norma bidang pendidikan dari RUU Cipta Kerja.

Salah satu alasannya, pengaturan bidang pendidikan di RUU Cipta Kerja yang mencabut beberapa ketentuan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi dan UU Pendidikan Kedokteran sangat bertentangan dengan UUD 1945, terutama mengenai pengaturan satuan pendidikan berbadan hukum yang berpotensi terjadinya komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.

“Negara memiliki kewajiban memastikan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa terpenuhi dalam sistem pendidikan nasional. Kewajiban ini akan sukar dipenuhi apabila tidak ada proteksi pada perizinan satuan pendidikan yang mengarah pada komersialisasi dan liberalisasi pendidikan," kata Ketua Komite III, Sylviana Murni dalam keterangannya, Senin (14/9/2020).

Baca juga: Kepala BKPM: Omnibus Law Cipta Kerja Bisa Kurangi Pungli

Menurut Sulviana, amanah bagi negara dalam UUD 1945 sangat jelas yaitu memastikan pendidikan yang bermutu dan terjangkau baik dari segi pendanaan maupun secara geografis untuk seluruh masyarakat.

Di samping itu, norma tentang pendidikan pada RUU Cipta Kerja juga berpotensi menabrak norma tentang ketentuan pembagian urusan antara pemerintah pusat daerah.

“RUU Cipta Kerja mengalihkan kewenangan perizinan pendirian satuan pendidikan hanya kepada Pemerintah Pusat, padahal daerahlah yang lebih mengetahui keadaan wilayahnya,” jelas dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Palsukan Ijazah Tak Dipidana

Karena itu, Komite III DPD RI mencermati, terdapat upaya dekriminalisasi bidang pendidikan di RUU Cipta Kerja yang sangat berbahaya. Di antaranya, penghapusan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan ijazah. Hal ini akan menyuburkan kejahatan praktik jual beli ijazah.

Selain itu, pengaturan guru dan dosen pada RUU Cipta Kerja sarat nuansa diskriminatif.

Contohnya, bagi guru dan dosen alumni luar negeri terakreditasi tidak diwajibkan memiliki sertifikat pendidik (sertifikat guru maupun sertifikat dosen). Hal ini tidak berlaku bagi lulusan dalam negeri.

Baca juga: Menaker: Tim Tripartit Selesai Bahas RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Karena itu, Komite III DPD RI sangat tidak sepakat dengan semangat bidang pendidikan RUU Cipta Kerja yang menghendaki sentralisasi perizinan bidang pendidikan ke pusat.

Hal ini tidak saja menafikan kemajemukan dan luas geografis yang tidak dipertimbangkan. Melainkan pula menabrak ketentuan konstitusional di Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B UUD 1945 yang menghormati otonomi daerah sebagai amanat reformasi.

Bagi Komite III DPD RI, mengeluarkan norma bidang pendidikan dari RUU Cipta Kerja akan menjadi momentum bagi semua komponen bangsa untuk fokus memikirkan yang terbaik dalam konteks pendidikan tanpa mencampuradukan dengan dimensi bisnis atau konteks kemudahan perizinan berusaha.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Tengah Pandemi, Kinerja BPR dan BPRS Tetap Moncer

Di Tengah Pandemi, Kinerja BPR dan BPRS Tetap Moncer

Whats New
Jumlah BPR Terus Menyusut, Ini Penyebabnya

Jumlah BPR Terus Menyusut, Ini Penyebabnya

Whats New
Cabai Naik, Simak Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Cabai Naik, Simak Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Spend Smart
Targetkan Nol Emisi pada 2060, Menko Airlangga: Kuncinya Maksimalkan Teknologi Hijau

Targetkan Nol Emisi pada 2060, Menko Airlangga: Kuncinya Maksimalkan Teknologi Hijau

Whats New
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Whats New
Ekonomi Digital Tiap Daerah Tidak Merata, Ini Sebabnya

Ekonomi Digital Tiap Daerah Tidak Merata, Ini Sebabnya

Whats New
Simak Kurs Rupiah terhadap Dollar AS di BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga

Simak Kurs Rupiah terhadap Dollar AS di BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga

Whats New
Kekhawatiran Omicron Mereda, IHSG dan Rupiah Awal Sesi Kompak Menguat

Kekhawatiran Omicron Mereda, IHSG dan Rupiah Awal Sesi Kompak Menguat

Whats New
KSPI: Aksi Mogok Nasional 6-8 Desember 2021 Tetap Dilakukan

KSPI: Aksi Mogok Nasional 6-8 Desember 2021 Tetap Dilakukan

Whats New
Besok Diblokir, Segera Tukarkan Kartu ATM Magnetik BCA Anda!

Besok Diblokir, Segera Tukarkan Kartu ATM Magnetik BCA Anda!

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Dari Rugi, Laba Bersih INOV Meroket 253,6 Persen pada Kuartal III-2021

Dari Rugi, Laba Bersih INOV Meroket 253,6 Persen pada Kuartal III-2021

Whats New
Minta Masyarakat Tak Panik Hadapi Omicron, Luhut: Kita Hanya Perlu Waspada...

Minta Masyarakat Tak Panik Hadapi Omicron, Luhut: Kita Hanya Perlu Waspada...

Whats New
Kekhawatiran akan Omicron Reda, IHSG Lanjutkan Kenaikan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Kekhawatiran akan Omicron Reda, IHSG Lanjutkan Kenaikan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Dari Tantangan hingga Solusi, Begini Cara Adaptasi Industri Manufaktur di Era New Normal

Dari Tantangan hingga Solusi, Begini Cara Adaptasi Industri Manufaktur di Era New Normal

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.