Proyek Food Estate di Kalteng: Prabowo Tanam Singkong, SYL Garap Padi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo atau SYL, menegaskan program penanaman singkong oleh Kementerian Pertahanan tidak termasuk yang akan digarap tahun ini oleh Kementerian Pertanian.

Dalam program food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah (Kalteng), telah disiapkan lahan seluas 30.000 hektare yang dibagi untuk Kementan dan Kemenhan.

SYL menjelaskan penanaman singkong oleh Kemenhan sebagai cadangan pangan strategis tidak termasuk tugas, pokok, dan fungsi yang dikerjakan oleh Kementan dalam proyek food estate. 

"Saya nyatakan bahwa saya tidak ikut kalau yang itu, saya hanya fokus pada 30.000 hektare, dan itu tidak boleh dicampur yang mana yang ditanami Menhan, yang mana yang ditanami kami," kata SYL dilansir dari Antara, Selasa (15/9/2020).

Baca juga: DPR dan Mentan Debat Panas soal Food Estate di Kalteng, Mengapa?

SYL menjelaskan, bahwa terdapat potensi lahan yang dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian di Kalimantan Tengah seluas 164.598 hektare, berdasarkan data dari Kementerian PUPR.

Khusus pada 2020 ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan intensifikasi pertanian di lahan seluas 30.000 hektare agar lahan tersebut segera ditanami padi demi mengejar musim tanam Oktober 2020-Maret 2021.

SYL juga menyebutkan bahwa Kemenhan berencana melakukan penanaman singkong sebagai upaya menambah cadangan pangan strategis di lahan seluas 60.000 hektare pada tahun ini.

Lokasi penanaman singkong tersebut terletak di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Dalam rapat dengan pendapat di DPR, Ketua Komisi IV DPR dari fraksi PDIP, Sudin, mempertanyakan kejelasan lokasi lahan tersebut dengan proyek food estate yang akan dikerjakan Kementan.

Baca juga: Mengintip Kekayaan yang Dimiliki Prabowo Subianto

"Jadi 164.598 hektare itu, 30.000 hektare untuk padi, 60.000 hektare untuk singkong? Jadi cari lokasi lagi," tanya Sudin.

Sebelumnya, Sudin juga mempermasalahkan lahan tersebut belum memiliki irigasi yang baik berdasarkan tinjauannya setahun yang lalu. Oleh sebab itu, ia mempertanyakan sistem penanamannya dan kapasitas tenaga kerja yang akan digunakan.

“Itu rusak berat, masih dalam perbaikan. Makanya, saya tanyakan apakah bisa ditanam 30.000 hektar? Pakai apa tanamnya? 30.000 Ha itu banyak lho. Kalau melibatkan tenaga kerja itu mungkin puluhan ribu. Apakah ada tenaga kerja di sana? Sedangkan tenaga kerja di sana itu kan sangat kekurangan," cecar Sudin.

Mentan SYL pun kembali menegaskan bahwa Kemenhan tetap melakukan penanaman singkong, namun di luar ketetapan lahan food estate seluas 164.598 hektare.

Baca juga: Kembangkan Food Estate, Kementan Garap 30.000 Hektar Lahan di Kalteng

"Kami sudah ada pembicaraan bahwa 60.000 hektare dan lain-lain, singkong tidak masuk areal kita. Cari lokasi lagi, karena kalau tidak mereka masuk, Bapak," kata SYL.

Syahrul juga menjelaskan, dari seluas 164.598 hektar yang dicanangkan untuk proyek food estate, sekitar 142.000 hektar yang bisa ditanami.

Dari angka tersebut, mengerucut lagi sekitar 82.000 hektar di antaranya sudah memiliki irigasi.

Kendati demikian, dari luasan lahan tersebut, sebanyak 30.000 hektar yang memang dinilai sangat layak ditanami, sehingga penanaman pun dilakukan pada tahun ini. Menurut dia, intervensi Kementan di lahan itu sudah dilakukan sejak April 2020 dan kini tengah masuk pada penanaman intensifikasi.

“Jadi kami yakin di 30.000 hektar itu kami bisa masuk, dan memang dengan kerja yang lebih kuat, serta irigasi di sana sudah dibenahi,” kata Syahrul.

Baca juga: Profil Indira Chundra Thita, Anak Mentan yang Jadi Komisaris di Holding BUMN Pupuk