Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Naik, Utang Luar Negeri RI Rp 6.063 Triliun pada Juli 2020

Kompas.com - 15/09/2020, 11:48 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat.

Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2020 tercatat sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063,56 triliun (kurs Rp 14.800 per dollar AS). 

ULN terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 201,8 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 207,9 miliar dollar AS.

Baca juga: Naik 5 Persen, Utang Luar Negeri Indonesia Jadi Rp 6.047 Triliun

Pertumbuhan ULN Indonesia pada Juli 2020 sebesar 4,1 persen secara tahunan atau year on year (yoy), tercatat melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 5,1 persen (yoy).

"Perkembangan ini didorong oleh menurunnya pertumbuhan ULN swasta di tengah pertumbuhan ULN pemerintah yang relatif stabil," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko, dalam siaran pers, Selasa (15/9/2020).

Onny merinci, posisi ULN Pemerintah pada akhir Juli 2020 tercatat sebesar 199 miliar dolar AS atau tumbuh 2,3 persen (yoy).

Pertumbuhan utang ini disebut relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan Juni 2020 sebesar 2,1 persen (yoy).

Baca juga: Naik, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 5.603 Triliun pada April 2020

Onny bilang, perkembangan utang disebabkan adanya penarikan sebagian komitmen lembaga multilateral dan penerbitan Samurai Bonds untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk penanganan Covid-19.

Secara sektoral, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki porsi 23,6 persen dari total ULN pemerintah, diikuti sektor konstruksi (16,5 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi (11,9 persen), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8 persen).

"ULN Pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah," sebut Onny.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com