Erick Thohir: Pemerintah Tak Lockdown Bukan Semata-mata karena Pentingkan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan lockdown bukan semata-mata karena lebih mementingkan faktor ekonomi dibandingkan kesehatan.

Hal tersebut diungkapkan Erick saat memberi paparan dalam webinar yang digelar Kementerian Perhubungan, Selasa (15/9/2020).

“Pilihan pemerintah untuk tidak lockdown tentu bukan sesuatu juga keputusan yang seakan-akan hanya memproteksi untuk kepentingan ekonomi. Saya rasa tidak,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu.

Baca juga: Erick Thohir: Keputusan Indonesia Tidak Lockdown Itu Tepat

Erick menjelaskan, tak ada formula yang dianggap paling benar dalam penanganan Covid-19 ini. Sebab, pandemi Covid-19 ini baru pertama kali terjadi di dunia.

“Karena Covid-19 ini semua negara tidak mempunyai formula apa yang bisa menangani Covid dengan pemulihan ekonomi. Formula masing-masing negara sangat berbeda, karena memang belum pernah terjadi hal seperti ini, di mana kesehatan sangat berdampak dengan namanya usaha, moneter, yang ini kita bicarakan seperti perfect storm,” kata dia.

Menurut mantan bos Inter Milan itu, hanya China yang saat ini kondisi perekonomiannya mulai pulih pasca-pandemi Covid-19. Sebab, China adalah negara pertama yang terkena pandemi Covid-19.

“Saya rasa China yang memang terkena lebih dahulu, karena itu dia mempunyai proteksi yang lebih advance dari negara lain. Kita lihat pertumbuhan ekonominya sendiri sudah bisa recovery,” ucap dia.

Baca juga: Menko Airlangga: Tak Terapkan Lockdown, Ekonomi RI Lebih Baik dari Negara Lain

Untuk Indonesia, lanjut Erick, kondisi perekonomiannya lebih baik dari negara G20 lainnya.

“Kalau kita lihat negara-negara G20 lainnya, apakah India yang terkena minus 23 persen, Inggris, Perancis, Amerika, kita dalam posisi yang sangat baik. Kalau dibandingkan negara Asia Tenggara juga sama seperti itu. Apakah dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan lain-lainnya,” ungkapnya.