BLT UMKM Rp 2,4 Juta, Penyaluran Terbesar di Provinsi Jawa Barat

Kompas.com - 15/09/2020, 18:47 WIB
Ilustrasi UMKM produksi masker non medis. ShutterstockIlustrasi UMKM produksi masker non medis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Airlangga Hartarto menyatakan per 4 September 2020, ada sebanyak 5.591.204 pelaku usaha mikro yang sudah mendapatkan Bantuan Program Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai alias BLT UMKM sebesar Rp 2,4 juta.

Dia menyebutkan, dilihat berdasarkan provinsi, bantuan ini paling banyak disalurkan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

"Penyaluran BPUM ini apabila dilihat berdasarkan provinsi, didominasi di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 1.147.173 pelaku usaha mikro," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (15/9/2020).

Baca juga: Ingin Dapat BLT UMKM Rp 2,4 Juta? Ini Data yang Harus Dilengkapi

Sementara untuk penyaluran BLT terkecil adalah di Provinsi Papua Barat dengan jumlah pengusaha mikro yang mendapatkan bantuan sebanyak 4.620 pelaku usaha.

Dengan begitu, lanjut dia, maka total anggaran realisasi penyaluran per 4 September 2020 tercatat ada sebesar Rp 13,42 triliun atau sekitar 46,5 persen.

Adapun target yang ditetapkan pemerintah untuk bantuan ini menyasar 12 juta pelaku UMKM dengan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun.

Sebelumnya Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan bantuan ini diberikan secara hibah alias gratis. Walaupun gratis, bantuan ini tidak diberikan ke sembarang pengusaha mikro.

Baca juga: BLT UMKM Rp 2,4 Juta, Apakah yang Lokasi Usahanya Beda dengan Alamat KTP Bisa Mendapatkannya?

Hanya pengusaha mikro yang memenuhi persyaratan lah yang layak mendapatkan bantuan ini.

Adapun persyaratannya, disebutkan dia, adalah pengusaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbankable), pelaku usaha merupakan WNI, mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul, bukan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri ataupun pegawai BUMN/BUMD.

"Pengusaha mikro yang unbankable yang bisa mendapatkan bantuan ini," ujarnya mengutip siaran resminya, Selasa (15/9/2020).

Teten pun meminta ke seluruh pelaku usaha yang ingin mendapatkan bantuan ini, bisa mendaftarkan diri atau mengajukan dirinya ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X