Pelatihan Tatap Muka Kartu Prakerja Kembali Ditunda, Ini Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja kembali menunda pelaksanaan pelatihan secara tatap muka atau offline. Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan angka penularan Covid-19 yang kembali tinggi di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengatakan pelatihan secara tatap muka bakal mulai dilakukan per Agustus 2020.

Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, pihaknya telah berkonsultasi dengan Satgas Covid-19 mengenai pelaksanaan pelatihan tatap muka.

"Disarankan on top dari semula itu pelatihan offline jangan dulu diselenggarakan tidak hanya karena masalah ekonomi yang challenging tapi juga kesehatan dari peserta," ujar Denni ketika memberikan keterangan kepada awak media melalui video conference, Selasa (15/9/2020).

Baca juga: Subsidi Gaji Tahap III Sudah Cair, Silahkan Cek Rekening

Lebih lanjut Denni menjelaskan, menurut Ketua Tim Pakar Satgas Covid-19 Wiko Adisasmito, pelatihan hanya boleh dilakukan di zona-zona hijau. Namun saat ini jumlah zona hijau masih sangat sedikit.

Di sisi lain, pelatihan secara tatap muka harus memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Dan ini memang untuk beberapa daerah tertentu tidak sebagus di kota-kota besar," jelas Denni.

Selain itu menurut Denni, untuk menerapkan protokol tersebut, maka akan ada ongkos yang lebih besar yang harus dikeluarkan. Penggunaan ruang untuk pelatihan pun tidak bisa maksimal.

Baca juga: AP I Turunkan Harga Rapid Test Jadi Rp 85.000 di Bandara-bandara Ini

Padahal, nilai pelatihan tertinggi yang ditentukan tetap sama, yakni Rp 1 juta.

"Ketika ruang kelas sama, tetapi pengaturan jumlah peserta semakin sedikit karena protokol kesehatan, memang secara ekonomis makin challenging bagi penyelenggara pelatihan. Karena biaya pelatihan masih tetap Rp 1 juta," tutur Denni.

Bagi masyarakat yang tetap ingin melakukan pelatihan secara tatap muka, ia menyarankan untuk mendaftar di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah.

Pelatihan-pelatihan tersebut dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, berbeda dengan pelatihan yang diberikan oleh Kartu Prakerja.

"Mungkin ada sebagian masyarakat yang terbiasa pelatihan offline. Ini mungkin teman-teman semua juga bisa melihat pelatihan reguler yang disediakan K/L sebagai alternatif," ujar Denni.

Baca juga: Meski PSBB, Sri Mulyani Tegaskan Tak Akan Tambah Alokasi Buat Bansos