Kompas.com - 16/09/2020, 10:37 WIB
Ilustrasi pengadilan. ThinkstockIlustrasi pengadilan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Stimulus restrukturisasi kredit yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak serta merta dapat membantu pelaku usaha, terutama buat mereka yang sudah menghadapi masalah sebelum pandemi.

Menghadapi hal ini, perbankan mau tak mau mesti menempuh jalur hukum guna menyelesaikan perkara utang-piutang.

Merujuk lima pengadilan niaga di Indonesia, Kontan.co.id mencatat hingga pertengahan September 2020, setidaknya ada 451 permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan pailit. Dari jumlah itu, 36 perkara di antaranya dimohonkan oleh perbankan.

Baca juga: Puluhan Korporasi Besar di AS Bangkrut dan Ajukan Pailit

Direktur PT Bank CTBC Liliana Tanadi bilang ada sejumlah pertimbangan saat bank mengajukan permohonan perkara kepailitan terhadap debiturnya.

“Pertama debitur tidak kooperatif, kedua rencana restrukturisasi yang diajukan debitur tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh bank, dan terakhir tidak ada kesepakatan restrukturisasi yang terjadi,” katanya kepada Kontan.co.id, Selasa (15/9/2020).

Liliana menambahkan, penyelesaian kredit via pengadilan sejatinya merupakan langkah terakhir buat bank. Selain karena memerlukan biaya ekstra, sejatinya masih ada sejumlah upaya penyelesaian yang bisa ditempuh tanpa melalui pengadilan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Misalnya jika tak terjadi kesepakatan restrukturisasi, bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan yang dijaminkan debitur, untuk kemudian dilakukan lelang. Namun, Liliana bilang eksekusi jaminan cuma bisa dilakukan jika ada kesepakatan atau secara sukarela disetujui debitur.

“Secara prinsip, bank sebenarnya lebih suka menempuh jalur restrukturisasi mandiri dibanding melalui pengadilan. Sementara sepanjang 2020 kami setidaknya sudah mengajukan lima perkara,” sambungnya.

Terbaru, Senin (14/9/2020) di Pengadilan Niaga Surabaya, perseroan mengajukan PKPU terhadap PT Beton Indotama Surya, perusahaan konstruksi berbasis di Surabaya.

Baca juga: Mengenal Perbedaan Pailit dan Bangkrut

Direktur Kredit PT Bank Danamon Tbk (BDMN) Dadi Budiana pun sepakat, pengajuan perkara kepailitan terhadap debitur pun tak serta merta dilakukan karena melihat prospek bisnis debitur yang suram.

Halaman:


Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.