Pengamat: Pembentukan Superholding BUMN adalah Rencana Besar yang Tertunda

Kompas.com - 16/09/2020, 11:30 WIB
Gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Kompas.com/Akhdi Martin PratamaGedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Utama PT Pertamina yang sempat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengutarakan pendapatnya untuk mengubah Kementerian BUMN menjadi Superholding melalui sebuah video yang tersebar viral saat ini.

Dalam video tersebut Ahok memberi pernyataan keras terkait eksistensi Kementerian BUMN. Ahok, bahkan meminta Kementerian BUMN dibubarkan saja dan berganti menjadi Superholding, Indonesia Incorporation.

Dia bilang, Kementerian BUMN merupakan sebuah institusi yang idak dapat dikontrol, bahkan oleh presiden sekalipun. Dia bilang adapun wadah yang lebih pas yakni, Superholding.

Baca juga: Ahok Usul Bubarkan Saja Kementerian BUMN, Apa Alasannya?

Peneliti Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan mengatakan, wacana Superholding memang sudah santer terdengar semenjak periode Pertama Presiden Jokowi. Bahkan Menteri BUMN yang sempat menjabat kala itu, Rini Soemarno telah menyusun roadmap pembentukan Superholding BUMN yang dibagi menjadi beberapa cluster.

Cluster tersebut mencakup sektor Konstruksi dan Karya, Migas, Pertanian dan Perkebunan, Tambang, dan Semen.

Namun sayangnya Menteri BUMN saat ini Erick Thohir membatalkan konsep Superholding tersebut dan mengubah strategi dengan membentuk Sub Holding BUMN. 

“Yang pasti, wacana pembubaran Kementerian BUMN yang akan berubah menjadi Superholding BUMN merupakan sebuah rencana besar yang tertunda,” kata Willy dalam siaran media, Rabu (16/9/2020).

Willy menilai dari sisi strategis, apa yang dikatakan Ahok adalah realitas dan kebutuhan jangka panjang yang patut didukung.

 

Baca juga: Ada Pandemi, BUMN Konstruksi Pastikan Pengerjaan Proyek Tetap Berjalan

Dia bilang, eksistensi Kementerian BUMN sebagai sebuah mesin pengelola bisnis BUMN perlahan harus 'berubah' menjadi entitas bisnis murni sebagai jawaban atas perubahan zaman.

“Semangat ini yang mesti menjadi spirit bagi semua pihak, termasuk Menteri BUMN saat ini, Erick Thohir,” jelas dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Rilis
[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

Rilis
Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Whats New
Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Rilis
Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Spend Smart
Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Whats New
BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

Whats New
Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Whats New
Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Whats New
BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

Whats New
Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Whats New
Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Whats New
Unrealized Loss Bisa Terjadi Pada Setiap Investor Pasar Modal, Begini Penjelasannya

Unrealized Loss Bisa Terjadi Pada Setiap Investor Pasar Modal, Begini Penjelasannya

Whats New
Pemerintah Targetkan 600.000 Unit Kendaraan Berbasis Listrik pada 2030

Pemerintah Targetkan 600.000 Unit Kendaraan Berbasis Listrik pada 2030

Whats New
Bertemu 5 Mantan Menteri BUMN, Erick Thohir: Diskusinya Berkesan

Bertemu 5 Mantan Menteri BUMN, Erick Thohir: Diskusinya Berkesan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X