Pengamat: Pembentukan Superholding BUMN adalah Rencana Besar yang Tertunda

Kompas.com - 16/09/2020, 11:30 WIB
Gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Kompas.com/Akhdi Martin PratamaGedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Utama PT Pertamina yang sempat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengutarakan pendapatnya untuk mengubah Kementerian BUMN menjadi Superholding melalui sebuah video yang tersebar viral saat ini.

Dalam video tersebut Ahok memberi pernyataan keras terkait eksistensi Kementerian BUMN. Ahok, bahkan meminta Kementerian BUMN dibubarkan saja dan berganti menjadi Superholding, Indonesia Incorporation.

Dia bilang, Kementerian BUMN merupakan sebuah institusi yang idak dapat dikontrol, bahkan oleh presiden sekalipun. Dia bilang adapun wadah yang lebih pas yakni, Superholding.

Baca juga: Ahok Usul Bubarkan Saja Kementerian BUMN, Apa Alasannya?

Peneliti Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan mengatakan, wacana Superholding memang sudah santer terdengar semenjak periode Pertama Presiden Jokowi. Bahkan Menteri BUMN yang sempat menjabat kala itu, Rini Soemarno telah menyusun roadmap pembentukan Superholding BUMN yang dibagi menjadi beberapa cluster.

Cluster tersebut mencakup sektor Konstruksi dan Karya, Migas, Pertanian dan Perkebunan, Tambang, dan Semen.

Namun sayangnya Menteri BUMN saat ini Erick Thohir membatalkan konsep Superholding tersebut dan mengubah strategi dengan membentuk Sub Holding BUMN. 

“Yang pasti, wacana pembubaran Kementerian BUMN yang akan berubah menjadi Superholding BUMN merupakan sebuah rencana besar yang tertunda,” kata Willy dalam siaran media, Rabu (16/9/2020).

Willy menilai dari sisi strategis, apa yang dikatakan Ahok adalah realitas dan kebutuhan jangka panjang yang patut didukung.

 

Baca juga: Ada Pandemi, BUMN Konstruksi Pastikan Pengerjaan Proyek Tetap Berjalan

Dia bilang, eksistensi Kementerian BUMN sebagai sebuah mesin pengelola bisnis BUMN perlahan harus 'berubah' menjadi entitas bisnis murni sebagai jawaban atas perubahan zaman.

“Semangat ini yang mesti menjadi spirit bagi semua pihak, termasuk Menteri BUMN saat ini, Erick Thohir,” jelas dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X