Sri Mulyani: Pemerintah Tanggung PPN Impor Kertas untuk Media Cetak

Kompas.com - 16/09/2020, 12:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memberikan keringanan berupa insentif kepada media cetak. Pasalnya, media cetak menjadi salah satu industri yang terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menyatakan perusahaan pers media cetak berhak mendapatkan kemudahan berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas impor kertas koran dan kertas majalah.

“PMK ini diharapkan dapat membantu perusahaan pers media cetak untuk dapat menjaga produktivitas di masa pandemi Covid-19,” tutur Febrio dalam keterangan tertulis, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (16/9/2020).

Baca juga: Shopee Masuk Perusahaan Digital yang Kena PPN, Ini Kata Manajemen

Febrio menjelaskan perusahaan yang berhak mendapatkan insentif PPN DTP perusahaan media cetak yang menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi berupa penerbitan surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha 58130.

Adapun aturan mengenai kebijakan tersebut tertuang dalam PMK Nomor 125/PMK.010/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas impor dan/atau penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah yang dilakukan oleh perusahaan pers media cetak pada tahun anggaran 2020.

Febrio pun menjelaskan insentif diberikan lantaran media massa sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan penyampaian opini, yang layak dan akurat perlu dijagakeberlangsungannya terutama di masa pandemi Covid-19.

Dia mengatakan penurunan pendapatan iklan dalam beberapa bulan terakhir telah dirasakan media cetak sebagai dampak Covid-19. Hal tersebut menurunkan kemampuan media cetak dalam menyediakan kertas sebagai bahan baku utama penerbitan media cetak.

Baca juga: Petani Bisa Pilih Skema Tarif PPN 1 Persen

Adapun kertas koran yang atas impor dan/atau perolehannya diberikan kemudahan berupa PPN DTP merupakan kertas koran yang umumnya dipakai sebagai kertas koran sebagaimana tercantum dalam pos 4801 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017.

Sedangkan kertas majalah yang dimaksud yaitu jenis kertas yang umumnya merupakan bahan baku kertas sebagaimana tercantum dalam pos 4802, pos 4805, pos 4810, dan pos 4811 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017.

PPN DTP atas kertas koran dan/atau majalah dapat digunakan setelah PMK ini mulai berlaku hingga 31 Desember 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Cara Mengajukan Pinjaman BCA Tanpa Agunan

Syarat dan Cara Mengajukan Pinjaman BCA Tanpa Agunan

Whats New
Syarat dan Cara Mengajukan Kartu Kredit Mandiri lewat HP

Syarat dan Cara Mengajukan Kartu Kredit Mandiri lewat HP

Whats New
Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Whats New
Para Pemilik Holywings, Club Malam yang Promosinya Menuai Kontroversi

Para Pemilik Holywings, Club Malam yang Promosinya Menuai Kontroversi

Whats New
Cek Besaran Gaji Ke-13 PNS yang akan Cair Mulai 1 Juli 2022

Cek Besaran Gaji Ke-13 PNS yang akan Cair Mulai 1 Juli 2022

Whats New
Daftar PNS dan ASN yang Bakal Terima Gaji Ke-13 pada Juli 2022

Daftar PNS dan ASN yang Bakal Terima Gaji Ke-13 pada Juli 2022

Whats New
Apa Saja Akibatnya bila Seseorang Terkena Sanksi BI Checking?

Apa Saja Akibatnya bila Seseorang Terkena Sanksi BI Checking?

Spend Smart
Erick Thohir Perintahkan KAI 'Blacklist' Pelaku Pelecehan Seksual di KA dan Segera Proses Sanksi Hukumnya

Erick Thohir Perintahkan KAI "Blacklist" Pelaku Pelecehan Seksual di KA dan Segera Proses Sanksi Hukumnya

Whats New
Jembatan Gantung Kaca Pertama di Indonesia Ditargetkan Rampung September Mendatang

Jembatan Gantung Kaca Pertama di Indonesia Ditargetkan Rampung September Mendatang

Whats New
Ini Cara Beli Minyak Goreng Curah Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Ini Cara Beli Minyak Goreng Curah Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Whats New
Suguhkan Pencak Silat, Shopee Java in Paris Tuai Antusiasme Tinggi

Suguhkan Pencak Silat, Shopee Java in Paris Tuai Antusiasme Tinggi

Whats New
Pasar Persaingan Sempurna: Pengertian, Contoh, dan Ciri-cirinya

Pasar Persaingan Sempurna: Pengertian, Contoh, dan Ciri-cirinya

Spend Smart
Mudah, Begini Cara Transfer GoPay ke OVO dan Sebaliknya

Mudah, Begini Cara Transfer GoPay ke OVO dan Sebaliknya

Whats New
Seputar Tanah HGB, Pahami Aturan dan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan

Seputar Tanah HGB, Pahami Aturan dan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan

Earn Smart
Carsome Luncurkan Lembaga Pelatihan Carsome Academy dan Beri Beasiswa, Seperti Apa?

Carsome Luncurkan Lembaga Pelatihan Carsome Academy dan Beri Beasiswa, Seperti Apa?

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.