Sri Mulyani Ungkap Alasan Fokus Tangani Masalah Keuangan di Awal Pandemi Covid-19

Kompas.com - 16/09/2020, 16:08 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutan penutupan IHSG akhir tahun, di Gedung BEI, Jakarta, Senin (30/12/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutan penutupan IHSG akhir tahun, di Gedung BEI, Jakarta, Senin (30/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan pemerintah mengambil langkah cepat dan fokus dalam penanganan kondisi keuangan ketika virus corona (Covid-19) pertama masuk ke Indonesia pada Maret lalu.

Bendahara Negara itu mengungkapkan, sebagai langkah cepat penanganan kondisi keuangan pemerintah menyusun Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang kemudian menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Sebab, kala itu, pihaknya menyadari penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan dukungan keuangan negara.

Baca juga: 2021, Pagu Anggaran Ditjen Fakir Miskin Kemensos Naik 102 Persen

"Dari sisi penanganan kesehatan, namun juga dengan adanya Covid-19 banyak aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang tidak bisa berjalan seperti biasa dan itu kemudian menyebabkan dampak yang besar," ujar Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (16/9/2020).

"Maka harus dilakukan langkah-langkah untuk melindungi atau melakukan penanganan," ujar Sri Mulyani.

Untuk penanganan pandemi, pemerintah pun menggelontorkan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun. Hal itu membuat defisit anggaran tahun ini melebar hingga 6,34 persen.

Anggaran tersebut ditujukan untuk bansos sebesar Rp 203,9 triliun, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp 123,46 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp 106,11 triliun, kesehatan Rp 87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp 53,55 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, upaya pemerintah dalam menggelontorkan anggaran penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dilakukan untuk mengatasi kondisi di mana di satu anggaran mengalami tekanan lantaran pendapatan negara merosot.

 

Baca juga: Efek Pandemi Covid-19, Anggaran Tol Laut Nyaris Dipotong

Di sisi lain, belanja negara juga harus meningkat untuk penanganan kesehatan.

"Jadi dalam konstruksi untuk merespons ini konstruksi kebijakannya adalah bagaimana keuangan negara yang di satu sisi akan mendapatkan tekanan yang luar biasa akibat adanya covid dengan masyarakat, dunia usaha mengalami tekanan," ujar dia.

Namun dirinya menegaskan, hal itu dilakukan bukan karena pemerintah mengorbankan kesehatan.

Menurutnya, ekonomi dan kesehatan sama pentingnya untuk diutamakan, apalagi menyangkut nyawa manusia.

"Contohnya seperti sekarang sering kita dihadapkan seolah-olah kalau menghadapi Covid-19 ekonominya dikorbankan atau kalau kita ingin memulihkan ekonomi Covid-19 atau kesehatannya dikorbankan," ujar Sri Mulyani.

"Kan tidak bisa kita mengatakan kesehatan lebih penting dari ekonomi apa ekonomi lebih penting dari kesehatan. Karena dua-duanya menyangkut manusia yang satu bisa mengancam jiwa manusia melalui penyakit yang satu bisa mengancam jiwa manusia melalui kondisi ekonomi pendapatan mereka," jelas dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X