Menteri PAN-RB Usulkan Gaji dan Tunjangan PPPK Lebih Besar

Kompas.com - 17/09/2020, 12:53 WIB
Ilustrasi gaji, rupiah, bantuan pemerintah, bantuan karyawan ShutterstockIlustrasi gaji, rupiah, bantuan pemerintah, bantuan karyawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjelaskan perkembangan terkait Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK).

Gaji serta tunjangan PPPK awalnya setara dengan Pegawai Negeri Sipil ( PNS) lainnya, termasuk TNI dan Polri. Oleh sebab itu, Menteri PANRB mengusulkan untuk memberikan gaji serta tunjangan lebih besar kepada PPPK.

"Berbagai alternatif solusi ditawarkan agar standar besaran gaji dan tunjangan yang diterima PPPK sama seperti gaji dan tunjangan PNS. Karena itu diambil alternatif memberikan besaran gaji berbeda (lebih besar) daripada besaran gaji pokok PNS, sehingga ketika dikenakan PPh, maka gaji yang diterima PPPK akan sama dengan gaji pokok PNS," tulis Kementerian PANRB dalam keterangan resmi, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Pemerintah Akan Beri Subsidi Gaji kepada 398.000 Tenaga Honorer

Disebutkan ada sekitar 51.000 tenaga honorer yang telah lulus seleksi PPPK tahun 2019 yang lalu, menantikan terbitnya RPerpres Gaji dan Tunjangan.

Namun, proses perumusan RPerpres ini memerlukan waktu yang cukup lama karena harus mempertimbangkan berbagai aturan lain.

Salah satu aturan yang harus dipertimbangkan adalah PP Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam PP tersebut disebutkan, Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga: Subsidi Gaji Tahap III Sudah Cair, Silakan Cek Rekening

Karena PP tersebut tidak menyebutkan tentang PPPK, maka hal ini akan berpotensi mengurangi gaji dan tunjangan PPPK yang seharusnya diterima sama dengan gaji PNS.

Saat ini RPerpres Gaji dan Tunjangan PPPK sudah memasuki tahap akhir, yaitu tahap memperoleh paraf dari pimpinan kementerian/lembaga yang terkait.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X