Bos ADB: Rasio Pajak Asia Tenggara Terendah Se-Asia

Kompas.com - 17/09/2020, 14:42 WIB
Ilustrasi pajak THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTDIlustrasi pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ ADB) menyatakan, rasio pajak di negara- negara berkembang kawasan Asia cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan kawasan lain.

Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengungkapkan, rendahnya rasio perpajakan terutama terjadi di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

" Rasio pajak untuk negara berkembang kawasan Asia rata-rata lebih rendah jika dibandingkan dengan negara anggota OECD (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan), yakni 17,6 persen dibanding 24,9 persen," ujar Asakawa dalam webinar, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Tingkatkan Rasio Pajak, Sri Mulyani: Kami Tidak Dapat Melakukannya Sendiri...

"Jika melihat rata-rata negara di kawasan Asia Tenggara, rasio penerimaan pajak terhadap PDB lebih rendah dari 15 persen, angka itu merupakan level terendah yang digunakan sebagai standar pembangunan berkelanjutan," ujar dia.

Secara lebih rinci dijelaskan, rata-rata rasio pajak Asia Tenggara hanya mencapai 14,8 persen di 2018. Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan Asia Selatan yang mencapai 15,3 persen.

Untuk Asia Timur, rata-rata rasio pajak sekitar 16,4 persen, serta Asia Barat dan Asia Tengah 16,8 persen.

Rata-rata rasio pajak kawasan Asia Tenggara juga lebih rendah bila dibandingkan dengan kawasan Asia Pasifik yang sebesar 22,2 persen.

Baca juga: Target Perekonomian 2021, Rasio Pajak Terendah dalam 10 Tahun

Asakawa pun mengatakan, negara-negara berkembang Asia harus terus-terusan berhadapan dengan rasio pajak yang tak menentu.

"Selain itu, karena penerimaan pajak yang menurun dan pengeluaran yang meningkat sebagai akibat dari pandemi, banyak dari negara berkembang yang memiliki sedikit ruang untuk meningkatkan uutang luar negeri mereka lebih jauh," jelas dia.

Untuk itu, ADB membentuk hub Domestic Resource Mobilization (DRM) atau regional mobilisasi sumber daya domestik. Serta mengajak kerja sama negara-negara Asia Pasifik untuk meningkatkan rasio pajak.

Asakawa menjelaskan, hub tersebut akan berfungsi sebagai platform terbuka, di mana negara dan mitra pembangunan dapat berkolaborasi secara erat untuk berbagai pengalaman dan pengetahuan praktis, serta berkoordinasi dalam dukungan pembangunan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Rilis
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Whats New
Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Whats New
Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Spend Smart
KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

Rilis
Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Whats New
OJK Usul Spin Off Bank Syariah Tak Wajib Dilakukan

OJK Usul Spin Off Bank Syariah Tak Wajib Dilakukan

Whats New
Sri Mulyani: Kita Beruntung Bisa Amankan Vaksin, Banyak Negara yang Kesulitan

Sri Mulyani: Kita Beruntung Bisa Amankan Vaksin, Banyak Negara yang Kesulitan

Whats New
Saat Susi Khawatir 'Keserakahan' Aplikasi Belanja Online Bikin Mati Pedagang Kecil

Saat Susi Khawatir "Keserakahan" Aplikasi Belanja Online Bikin Mati Pedagang Kecil

Whats New
Stok Bawang Menipis, Indonesia Bersiap Impor

Stok Bawang Menipis, Indonesia Bersiap Impor

Whats New
Vaksinasi Covid-19, Sri Mulyani Minta Pemda Tak Hanya Andalkan Pusat

Vaksinasi Covid-19, Sri Mulyani Minta Pemda Tak Hanya Andalkan Pusat

Whats New
Mengintip Tren Membeli Mobil Selama Masa Pandemi

Mengintip Tren Membeli Mobil Selama Masa Pandemi

Whats New
KNKT Berhasil Mengunduh Data dari FDR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

KNKT Berhasil Mengunduh Data dari FDR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Rilis
Bank Syariah Indonesia Disebut Bakal Masuk Daftar Top 10 Global Islamic Bank

Bank Syariah Indonesia Disebut Bakal Masuk Daftar Top 10 Global Islamic Bank

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X