Bos ADB: Rasio Pajak Asia Tenggara Terendah Se-Asia

Kompas.com - 17/09/2020, 14:42 WIB
Ilustrasi pajak THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTDIlustrasi pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB) menyatakan, rasio pajak di negara-negara berkembang kawasan Asia cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan kawasan lain.

Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengungkapkan, rendahnya rasio perpajakan terutama terjadi di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

"Rasio pajak untuk negara berkembang kawasan Asia rata-rata lebih rendah jika dibandingkan dengan negara anggota OECD (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan), yakni 17,6 persen dibanding 24,9 persen," ujar Asakawa dalam webinar, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Tingkatkan Rasio Pajak, Sri Mulyani: Kami Tidak Dapat Melakukannya Sendiri...

"Jika melihat rata-rata negara di kawasan Asia Tenggara, rasio penerimaan pajak terhadap PDB lebih rendah dari 15 persen, angka itu merupakan level terendah yang digunakan sebagai standar pembangunan berkelanjutan," ujar dia.

Secara lebih rinci dijelaskan, rata-rata rasio pajak Asia Tenggara hanya mencapai 14,8 persen di 2018. Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan Asia Selatan yang mencapai 15,3 persen.

Untuk Asia Timur, rata-rata rasio pajak sekitar 16,4 persen, serta Asia Barat dan Asia Tengah 16,8 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rata-rata rasio pajak kawasan Asia Tenggara juga lebih rendah bila dibandingkan dengan kawasan Asia Pasifik yang sebesar 22,2 persen.

Baca juga: Target Perekonomian 2021, Rasio Pajak Terendah dalam 10 Tahun

Asakawa pun mengatakan, negara-negara berkembang Asia harus terus-terusan berhadapan dengan rasio pajak yang tak menentu.

"Selain itu, karena penerimaan pajak yang menurun dan pengeluaran yang meningkat sebagai akibat dari pandemi, banyak dari negara berkembang yang memiliki sedikit ruang untuk meningkatkan uutang luar negeri mereka lebih jauh," jelas dia.

Untuk itu, ADB membentuk hub Domestic Resource Mobilization (DRM) atau regional mobilisasi sumber daya domestik. Serta mengajak kerja sama negara-negara Asia Pasifik untuk meningkatkan rasio pajak.

Asakawa menjelaskan, hub tersebut akan berfungsi sebagai platform terbuka, di mana negara dan mitra pembangunan dapat berkolaborasi secara erat untuk berbagai pengalaman dan pengetahuan praktis, serta berkoordinasi dalam dukungan pembangunan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 4 Diperpanjang, Sewa Toko di Mal Bebas Pajak hingga Agustus

PPKM Level 4 Diperpanjang, Sewa Toko di Mal Bebas Pajak hingga Agustus

Whats New
Aturan Terbaru Naik Kereta, Penumpang KA Lokal Tak Wajib Kartu Vaksin

Aturan Terbaru Naik Kereta, Penumpang KA Lokal Tak Wajib Kartu Vaksin

Whats New
Soal Bank Syariah Kejam, Ini Klarifikasi Jusuf Hamka

Soal Bank Syariah Kejam, Ini Klarifikasi Jusuf Hamka

Whats New
Pemerintah Bakal Permudah Impor Oksigen dan Obat di Wilayah Perbatasan

Pemerintah Bakal Permudah Impor Oksigen dan Obat di Wilayah Perbatasan

Whats New
[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

Whats New
PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi Bagi Pelanggar Aturan

PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi Bagi Pelanggar Aturan

Whats New
Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Whats New
Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Whats New
Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

Whats New
Simak Aturan Lengkap PPKM Level 4 Jakarta

Simak Aturan Lengkap PPKM Level 4 Jakarta

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Daftar Usaha Kecil yang Dapat Pelonggaran

PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Daftar Usaha Kecil yang Dapat Pelonggaran

Whats New
PPKM Level 4 Artinya Apa? Simak Penjelasan Aturannya

PPKM Level 4 Artinya Apa? Simak Penjelasan Aturannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X