Kompas.com - 17/09/2020, 17:30 WIB
Ilustrasi Bank Indonesia (BI). SHUTTERSTOCKIlustrasi Bank Indonesia (BI).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) telah merealisasikan mekanisme bagi-bagi beban (burden sharing) dengan pemerintah melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana lewat mekanisme pembelian langsung.

Realisasi tanggung renteng ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur BI dengan Menteri Keuangan tertanggal 7 Juli 2020, untuk pendanaan public goods dalam APBN.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menuturkan, bagi-bagi beban ini ditujukan agar pemerintah fokus mengabsorsi anggaran sehingga pemulihan ekonomi akibat Covid-19 berlangsung cepat.

"Untuk pendanaan dan pembagian beban sesuai SKB 7 Juli itu Rp 99,08 triliun. Dengan pendanaan dari BI dan pembagian beban ini, kami sampaikan pemerintah dapat lebih fokus mengakselerasi APBN mendorong pemulihan ekonomi nasional," kata Perry dalam konferensi video, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Subsidi Gaji Tahap IV, Kemnaker Terima 2,8 Juta Data Calon Penerima

Perry menjelaskan, pendanaan sesuai SKB tertanggal 7 Juli hanya berlaku untuk tahun 2020. Artinya, pendanaan melalui pembelian SBN oleh BI secara langsung di pasar perdana sesuai SKB 7 Juli akan berakhir pada 2020.

"Menkeu sudah memberikan penjelasan. dan saya mengamini atas yang dijelaskan oleh Ibu Menkeu. Hanya berlaku untuk tahun 2020 saja," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Bank Indonesia juga telah merealisasikan pembagian beban dengan Pemerintah untuk pendanaan Non Public Goods-UMKM sebesar Rp 44,38 triliun.

Sementara itu, pembelian SBN di pasar perdana sesuai dengan SKB tertanggal 16 April 2020 telah teraliasi sebesar Rp 48,03 triliun.

Baca juga: Soal Revisi UU BI, Ini Kata Gubernur Bank Sentral

Pembelian SBN untuk membiayai defisit fiskal ini dilakukan termasuk dengan skema lelang utama, Greenshoe Option (GSO), dan Private Placement.

Perry menyebut, pendanaan melalui pembelian SBN di pasar perdana dalam hal kapasitas pasar tidak menyerap (BI sebagai standby buyer atau non-competitive bidder) bisa saja berlanjut di tahun 2021.

"Mekanisme ini sesuai dengan keputusan bersama tanggal 16 April 2020. Itu dimungkinkan untuk berlaku tahun 2021. Saya kira itu juga sudah jelas," pungkasnya.

Baca juga: Tidak Semua UMKM Dapat BLT Rp 2,4 Juta, Ini Alasannya



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Margo Yuwono Jadi Kepala BPS, Pesan Menteri PPN: Hasilkan Data Berkualitas dan Terpercaya

Margo Yuwono Jadi Kepala BPS, Pesan Menteri PPN: Hasilkan Data Berkualitas dan Terpercaya

Whats New
Sempat Jatuhkan Bukti ke Laut, KKP Bekuk 2 Kapal Asing Asal Malaysia dan Filipina

Sempat Jatuhkan Bukti ke Laut, KKP Bekuk 2 Kapal Asing Asal Malaysia dan Filipina

Rilis
Dukung Antusiasme Investor Muda, Sinarmas Sekuritas Luncurkan Aplikasi SimInvest

Dukung Antusiasme Investor Muda, Sinarmas Sekuritas Luncurkan Aplikasi SimInvest

Rilis
Margo Yuwono Resmi Jadi Kepala BPS Gantikan Suhariyanto

Margo Yuwono Resmi Jadi Kepala BPS Gantikan Suhariyanto

Whats New
Anggota DPR: Realisasi Anggaran Food Estate Jangan Tumpang Tindih

Anggota DPR: Realisasi Anggaran Food Estate Jangan Tumpang Tindih

Whats New
Cara dan Syarat Perpanjang SKCK Secara Online

Cara dan Syarat Perpanjang SKCK Secara Online

Whats New
Saham-saham Ini Berpotensi Dilepas BP Jamsostek, Apa Kata Analis?

Saham-saham Ini Berpotensi Dilepas BP Jamsostek, Apa Kata Analis?

Whats New
PT Ferron Par Pharmaceuticals Pasang PLTS 3.000 Meter Persegi di Cikarang

PT Ferron Par Pharmaceuticals Pasang PLTS 3.000 Meter Persegi di Cikarang

Rilis
Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Whats New
Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Whats New
Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Whats New
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Whats New
Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Whats New
Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Whats New
[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X