Jadi Hub Keuangan Syariah Dunia, Indonesia Perlu Bikin Ekosistem Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi syariah dan menjadi hub dari keuangan syariah dunia.

Namun, hal ini perlu didukung ekosistem syariah yang kuat.

Ia mengatakan, salah satu indikator yang menunjukkan potensi Indonesia adalah telah menduduki peringkat pertama untuk pasar keuangan syariah global pada tahun 2019, dengan mendapat skor 81,93 dalam Global Islamic Financial Report (GIFR).

Baca juga: Gubernur BI: Digitalisasi Percepat Transformasi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Indonesia juga memiliki destinasi wisata halal terbaik pada tahun 2019 berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI), mengungguli 130 destinasi halal lainnya di seluruh dunia.

"Prestasi ini selayaknya menumbuhkan optimisme kita untuk mewujudkan cita-cita menjadi hub keuangan syariah dunia," ujar Wimboh dalam webinar 'Peran Penjaminan Syariah dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi', Kamis (17/9/2020).

Di sisi lain, Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia yakni mencapai 230 juta orang atau sekitar 87 persen dari total penduduk. Terdapat pula 3,96 juta santri dan 25.938 pesantren di Indonesia.

"Masyarakat kita berbasis religius yang merupakan inisiatif luar baisa, sehingga kita bisa memberikan produk-produk yang berbasis syariah di Indonesia," kata dia.

Baca juga: OJK Optimistis Kenaikan Tren Keuangan Syariah Terus Berlanjut

Kendati memiliki potensi yang besar, namun untuk mewujudkan cita-cita menjadi hub keuangan syariah dunia, Wimboh mengatakan, Indonesia perlu lebih dulu menciptakan ekosistem yang lengkap.

Mulai dari sektor keuangan, permintaan, aktivitas ekonomi, informasi pendukung, hingga lembaga pendukung lainnya.

Ia bilang, Indonesia sebenarnya sudah memiliki ekosistem yang cukup lengkap. Tercermin dari keberadaan masjid, pesantren, lembaga amil zakat, wisata halal, farmasi dan kosmetik halal, fashion halal, hingga marketplace halal.

Namun, semua itu perlu lebih dikembangkan dan diberdayakan sehingga menjadi ekosistem ekonomi syariah yang kuat.

Dengan demikian, sektor lembaga keuangan syariah, yang mencakup bank syariah, industri keuangan non-bank (IKNB) syariah, dan pasar modal syariah, bisa optimal berkontribusi mendorong keuangan syariah Indonesia.

"Jadi kita selama ini hanya bolak-balik di lembaganya, kita utak-atik. Bolak balik SDM-nya (sumber daya manusia) di bank syariah, di non bank syariah, di pasar modal, dan di pasar modal syariah. Bolak balik produknya yang kita putar. Tapi ekosisitemnya enggak pernah kita sentuh," papar Wimboh.

Baca juga: Ma’ruf Amin: Tingkat Literasi Kuangan Syariah Nasional Baru 8,93 Persen

Oleh sebab itu, ia menekankan, sudah waktunya Indonesia memberdayakan potensi yang ada menjadi kesatuan ekosistem yang kuat untuk mendukung sektor keuangan syariah.

Lantaran, permasalahan Indonesia adalah permintaan di sektor keuangan syariah masih rendah, sehingga selalu kalah oleh konvensional.

Maka, penciptaan ekosistem akan sejalan dengan terciptanya permintaaan, yang pada akhirnya dapat mendorong peran keuangan syariah.

"Sekarang ini kapasitas industri keuangan syariah tidak ada masalah, jumlahnya sudah banyak, produknya banyak, SDM-nya banyak, teknologinya tersedia, tapi demand-nya (pemrintaan) ada apa enggak? Itu yang jadi pertanyaannya saat ini," tutup Wimboh.