Menhub: Pembangunan Transportasi Harus Diamati dengan Kacamata Berbeda

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan sistem transportasi nasional. Itu dilakukan guna menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Menurutnya, hal itu juga sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo, yakni pemanfaatan infrastruktur transportasi untuk menciptakan lapangan kerja, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau suatu wilayah.

"Pembangunan sistem transportasi harus diamati dengan kacamata yang berbeda, tidak hanya memperhatikan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat dalam melakukan perjalanan saja. Tapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan di suatu wilayah agar muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," ujar Budi dalam Webinar Dialog Publik Hari Perhubungan Nasional, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Subsidi Gaji, Kemnaker Temukan 6.000 Rekening Calon Penerima Tidak Valid

Selain berdampak terhadap suatu wilayah, mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu meminta agar pembangunan sistem tranportasi harus dilakukan secara berkelanjutan.

"Yang memungkinkan kebutuhan akses yang mendasar dari masyarakat dapat terpenuhi dengan selamat, terjangkau, efisien, memberikan pilihan moda transportasi, dan mendukung perkembangan ekonomi," ujarnya.

Selain itu Budi berharap dengan adanya pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan nantinya diharapkan dapat menekan emisi atau limbah, meminimalisir konsumsi sumberdaya yang tidak terbarukan.

Kendati demikian, ia mengakui adanya tantangan yang belum terselesaikan dalam proses pembangunan transportasi diantaranya pemenuhan akses dan keterjangkauan, peningkatan pendapatan masyarakat dan perubahan karakteristik pasar baik lokal, regional maupun global, akan menuntut kualitas pelayanan transportasi yang lebih baik.

"Pembangunan transportasi juga harus dapat tersampaikan ke masyarakat secara massif agar dapat menimbulkan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Selain itu untuk mewujudkan sistem transportasi yang baik, Budi juga menyoroti tentang peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

"Peraturan yang baik tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum dan aspek teknis semata melainkan juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan aspek komunikasi sehingga dihaharapkan peraturan transportasi tersebut nantinya dapat dipahami oleh masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Kemenhub Kaji Subsidi Rapid Test untuk Penumpang Kereta Api