Menaker Dorong Aksi Menentang Diskriminasi Gender di Tempat Kerja

Kompas.com - 17/09/2020, 22:30 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan arahan kepada jajaran Kepala Disnaker di Bandung, Jawa Barat, Minggu (9/8/2020). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan arahan kepada jajaran Kepala Disnaker di Bandung, Jawa Barat, Minggu (9/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa Indonesia telah menandatangani Konvensi ILO Nomor 100 tentang Kesetaraan Upah pada tahun 1958, lebih dari 60 tahun lalu.

Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah pemberian upah jangan dipandang dari gender tetapi berdasarkan kompetensi pekerja tersebut.

“Mempertimbangkan kesenjangan gender di pasar kerja kita saat ini, kementerian saya, bersama dengan semua mitra sosial kami dan organisasi internasional, terus mendorong aksi bersama menentang diskriminasi berbasis gender di tempat kerja," ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (17/9/2020).

"Ini saatnya bagi perempuan dan laki-laki untuk dihargai secara setara berdasarkan bakat, hasil kerja dan kompetensi, dan bukan berdasarkan gender,” lanjut Ida.

Baca juga: ILO Ingatkan Indonesia soal Kesenjangan Upah

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pihaknya menghormati konsep kesetaraan upah yang tertuang dalam Konvensi ILO No.100.

“Kami mendorong penerapan kebijakan upah yang netral gender yang juga sejalan dengan peningkatan produktivitas di tempat kerja,” katanya. 

Sedangkan menurut Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly R. Silaban menekankan, akan terus meningkatkan keterlibatan perempuan dalam hal pengambilan keputusan mekanisme penetapan dan perundingan upah.

"Perempuan harus dapat mewakili dan berbicara untuk diri mereka sendiri,” kata Elly.

Baca juga: Subsidi Gaji, Kemnaker Temukan 6.000 Rekening Calon Penerima Tidak Valid

Di tengah pandemi, peringatan pertama Hari Kesetaraan Upah Internasional menjadi kesempatan bagi semua aktor pasar kerja untuk mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan kesetaraan upah sebagai bagian dari upaya respons dan pemulihan Covid-19.

ILO maupun UN Women menyerukan aksi yang dapat dilakukan di tingkat nasional, diantaranya menghapuskan bias dan stereotip gender, mempromosikan manajemen sumber daya yang ramah keluarga, berbagi tanggung jawab keluarga secara setara dan menghargai pekerjaan rumah tangga.

Selain itu, membentuk skema pengupahan yang transparan dan adil, melibatkan perempuan dalam kepemimpinan usaha dan serikat, serta memungkinkan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender di tempat kerja.

Baca juga: LPDP Bakal Verifikasi Transfer Pengembalian Dana Beasiswa Veronica Koman



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Work Smart
Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Whats New
Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Whats New
Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Work Smart
Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Whats New
Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Whats New
Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

Rilis
Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Whats New
Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Whats New
Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X