Pemerintah Targetkan Salurkan KPR Setara 75.000 Unit Rumah bagi PNS di 2021

Kompas.com - 18/09/2020, 17:46 WIB
Ilustrasi rumah Dok. Kementerian PUPRIlustrasi rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera) ditargetkan bisa menyalurkan kredit kepemilikan rumah sebanyak 75.000 unit di 2021.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, di tahun depan target utama untuk penyaluran kredit tersebut untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Tapera sendiri Menurut target RPJMN 2021 sebesar 75.000 unit. Jadi inilah yang nanti pada tahun depan bahu-membahu untuk tangani perumahan di Indonesia. Khusus di 2021 target utama PNS,” ujar Eko dalam diskusi Media Discussion Persiapan BP Tapera Dalam Pengembalian Dana Taperum, Jumat (18/9/2020).

Baca juga: Tips Cerdas Membeli Rumah Lewat KPR

Eko menambahkan, tahun depan pemerintah akan menganggarkan dana sebesar Rp 16,66 triliun untuk 157.500 unit rumah. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pun masih akan tersedia.

Lalu, ada juga program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang akan diberikan kepada penerima FLPP dengan anggaran sebesar Rp 630 miliar.

Selanjutnya, ada pula program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dengan anggaran Rp 1,59 triliun untuk 39.996 unit rumah.

“Kondisi di tahun 2019 aksesnya 56,75 persen, diharapakan 70 persen tercapai, untuk capai ke sana disasar sejumlah 11 juta rumah tangga. Rumah tangga eksisting 7,8 juta dan rumah tangga baru 3,2 juta sampai dengan 2024,” kata dia.

Baca juga: Penyaluran KPR Milenial BTN Capai Rp 678 Miliar di Semester I-2020

Eko mengakui ini merupakan tantangan tersendiri untuk menyediakan rumah bagi masyarakat Indonesia.

“Kalau melihat angka ini PR sangat besar, dan kami harap Tapera ini jadi tumpuan. Dark 11 juta rumah tangga saat ini kami petakan total yang bisa idpenuhi 4,3 juta dan kontribusinya dari FLPP, Tapera dan SMF,” ungkapnya.

Sementara itu, Eko Ariantoro, Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pengerahan Dana Tapera menyatakan, kepemilikan dana Taperum-PNS nantinya akan dialihkan sebagai saldo awal peserta tapera bagi PNS aktif. Sedangkan dana PNS pensiunan akan dikembalikan kepada PNS pensiun atau ahli warisnya.

“Jadi sama sekali dana Taperum-PNS ini tidak digunakan untuk beroperasinya BP Tapera. Jadi akan seluruhnya dikembalikan kepada PNS pensiun atau ahli waris. Dan kemudian bagi PNS yang masih aktif nanti akan dihitung sama-sama di dalam tim likuidasi menjadi saldo awal peserta yang berasal dari segmen PNS,” jelas Eko.

Adapun dalam proses likuidasi dana Taperum-PNS ada tiga proses penting yang dilakukan, yakni verifikasi, validasi dan pemutakhiran data PNS, melakukan perhitungan dan penetapan dana Taperum, serta mengalihkan dana Taperum kepada BP Tapera.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X