Super Holding BUMN, Mimpi Rini Soemarno yang Dikubur Erick Thohir

Kompas.com - 20/09/2020, 08:11 WIB
Gedung Kementerian BUMN Dokumentasi Kementerian BUMNGedung Kementerian BUMN

Selama ini, sejumlah BUMN dinilai tidak bisa bergerak leluasa dalam pengembangan bisnisnya karena berada di bawah Kementerian BUMN. Di mana aspek birokrasi seringkali menghambat bisnis perusahaan. 

"Ya itu kan wacana ( super holding BUMN) yang kita lemparkankan. Jadi tentunya masih banyak diskusinya ke sana," ujar Rini di Jakarta pada Juli 2016 silam.

Erick Thohir stop super holding era Rini

Wacana super holding ini kemudian surut setelah estafet Menteri BUMN beralih ke Erick Thohir atau di periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Erick Thohir Ingin Kubur Mimpi Rini Soemarno Bentuk Super Holding BUMN

Erick Thohir menghentikan pembentukan super holding BUMN era Rini dan menggantikannya dengan konsep subholding BUMN, sebuah konsep yang hampir serupa namun tak sama.

“Jadi nanti saya rasa urusan super holding kita ubah konsepnya jadi subholding yang fokus pada masing-masing kegiatan unit usaha," ujar Erick Thohir di Gedung DPR RI, Jakarta pada Desember 2019 lalu atau saat baru menjabat sebagai Menteri BUMN.

Erick mencontohkan, konsep subholding tersebut seperti lini bisnis yang dijalankan Pelindo I sampai dengan IV. Saat ini, perusahaan yang bergerak di jasa pelabuhan itu diberi tugas mengelola pelabuhan sesuai wilayah kerjanya masing-masing.

Erick menginginkan pembagian tugasnya bukan dari wilayahnya, melainkan dari jenis usahanya.

“Contoh apakah ke depan Pelindo bisa jadi pelindo 1 sampai IV atau Pelindo kita ubah sesuai fungsinya, misalnya Pelindo peti kemas, pelabuhan, curah cair, tidak berdasarkan sub region-nya yang akhirnya terjadi kanibal tidak pasti di antara mereka. Hal-hal ini yang mau kita lakukan,” kata Erick.

Baca juga: Sindir Ahok, Stafsus Erick Thohir: Jangan Buru-buru Bentuk Superholding

Tanggapan Kementerian BUMN

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara terkait pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait pembubaran Kementerian BUMN dan pembentukan superholding.

Menurut Arya, pembentukan superholding merupakan ide yang sudah lama diungkapkan. Bahkan, sejak mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Halaman:


Sumber Kompas.com
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X