Super Holding BUMN, Mimpi Rini Soemarno yang Dikubur Erick Thohir

Erick mencontohkan, konsep subholding tersebut seperti lini bisnis yang dijalankan Pelindo I sampai dengan IV. Saat ini, perusahaan yang bergerak di jasa pelabuhan itu diberi tugas mengelola pelabuhan sesuai wilayah kerjanya masing-masing.

Erick menginginkan pembagian tugasnya bukan dari wilayahnya, melainkan dari jenis usahanya.

“Contoh apakah ke depan Pelindo bisa jadi pelindo 1 sampai IV atau Pelindo kita ubah sesuai fungsinya, misalnya Pelindo peti kemas, pelabuhan, curah cair, tidak berdasarkan sub region-nya yang akhirnya terjadi kanibal tidak pasti di antara mereka. Hal-hal ini yang mau kita lakukan,” kata Erick.

Baca juga: Sindir Ahok, Stafsus Erick Thohir: Jangan Buru-buru Bentuk Superholding

Tanggapan Kementerian BUMN

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara terkait pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait pembubaran Kementerian BUMN dan pembentukan superholding.

Menurut Arya, pembentukan superholding merupakan ide yang sudah lama diungkapkan. Bahkan, sejak mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Soal ide mengenai super holding, ini kan ide lama sekali, periode sebelumnya pun sudah ada ide ini, tapi kita di Kementerian melihat bahwa saat ini yang sangat penting ialah bagamaina memastikan antar BUMN itu bisa saling inline,” ujar Arya, Rabu (16/9/2020).

Arya menjelaskan, saat ini Menteri BUMN Erick Thohir tak ingin terburu-buru dalam membentuk superholding. Erick, kata Arya, lebih memilih membentuk klaster-klaster atau subholding perusahaan plat merah.

Baca juga: Kementerian BUMN: Wajar Ada Perwakilan Pemerintah di Posisi Komisaris BUMN

“Jadi kita uji semua, kita jangan buru-buru mau (bentuk) superholding, itu ide besar memang, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif enggak. Sekarang ini kan masih sendiri-sendiri nih, jadi masih jauh pemikiran mengenai super holding masih jauh sekali,” kata Arya.

Arya menambahkan, Erick Thohir menginginkan rantai pasok antar BUMN berjalan dengan baik. Sebab, selama ini rantai pasok antar perusahaan plat merah belum berjalan dengan baik.

“Jadi itu mimpi besar kita ada superholding, tapi kita pastikan dulu semua jalan dulu, Pak Erick ingin memastikan semua jalan dulu end to end, suplai chain itu kita sampaikan juga di DPR mengenai strategi kita terkait klaster-klaster dan DPR itu melihat itu adalah cara langkah kita bisa dapatkan kondisi saat ini yang terbaik,” ungkapnya.

Baca juga: Profil Indira Chundra Thita, Anak Mentan yang Jadi Komisaris di Holding BUMN Pupuk

(Sumber: KOMPAS.com/Akhdi Martin Pratama | Editor: Sakina Rakhma Diah Setiawan)