Super Holding BUMN, Mimpi Rini Soemarno yang Dikubur Erick Thohir

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembentukan super holding BUMN yang dicita-citakan Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno kembali mencuat setelah viral kritikan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Dalam salah satu pernyataannya, Ahok menyebut sebaiknya Kementerian BUMN dibubarkan saja karena menciptakan tata kelola perusahaan negara yang tidak efisien.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengusulkan, ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis. Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan Pemerintah Singapura dengan membentuk Temasek.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok dalam kritikannya seperti dikutip Minggu (20/9/2020).

Baca juga: Pernyataan Lengkap Ahok yang Kritik Habis-habisan Pertamina

Dia mencontohkan, di Pertamina saja, jabatan direksi ataupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan. Ini berbeda dengan super holding di Singapura yang dikelola secara profesional dan jauh dari praktik titipan pemerintah.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua main lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.

Roadmap super holding BUMN sendiri disusun oleh Menteri BUMN sebelum Erick Thohir, yakni Rini Soemarno. Sebelum era Rini, konsep ini sudah mulai muncul sejak Menteri BUMN Tanri Abeng tahun 1998 namun tak belum bisa dijalankan karena kondisi politik yang bergejolak.

Alasan Rini Soemarno

Baru di masa Rini, rencana super holding BUMN yang nantinya menghapuskan Kementerian BUMN mulai digencarkan tahap demi tahap. Rini memulai merintis pembentukan super holding dengan terlebih dahulu membentuk holding-holding BUMN.

Baca juga: Berapa Gaji Lulusan PKN STAN Setelah Diangkat CPNS?

Pembentukan super holding baru bisa dilakukan setelah BUMN yang berjumlah 107 dari sebelumnya 142 perusahaan setelah perampingan digabung dalam holding sesuai sub sektornya masing-masing. Holding BUMN juga mencakup anak cucu perusahaan.

Menurut Rini, pembentukan superholding BUMN sangat dibutuhkan. Sebab, ia percaya bahwa dengan super holding BUMN maka perusahaan-perusahaan BUMN bisa bergerak lebih lincah.

Selama ini, sejumlah BUMN dinilai tidak bisa bergerak leluasa dalam pengembangan bisnisnya karena berada di bawah Kementerian BUMN. Di mana aspek birokrasi seringkali menghambat bisnis perusahaan. 

"Ya itu kan wacana (super holding BUMN) yang kita lemparkankan. Jadi tentunya masih banyak diskusinya ke sana," ujar Rini di Jakarta pada Juli 2016 silam.

Erick Thohir stop super holding era Rini

Wacana super holding ini kemudian surut setelah estafet Menteri BUMN beralih ke Erick Thohir atau di periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Erick Thohir Ingin Kubur Mimpi Rini Soemarno Bentuk Super Holding BUMN

Erick Thohir menghentikan pembentukan super holding BUMN era Rini dan menggantikannya dengan konsep subholding BUMN, sebuah konsep yang hampir serupa namun tak sama.

“Jadi nanti saya rasa urusan super holding kita ubah konsepnya jadi subholding yang fokus pada masing-masing kegiatan unit usaha," ujar Erick Thohir di Gedung DPR RI, Jakarta pada Desember 2019 lalu atau saat baru menjabat sebagai Menteri BUMN.

Erick mencontohkan, konsep subholding tersebut seperti lini bisnis yang dijalankan Pelindo I sampai dengan IV. Saat ini, perusahaan yang bergerak di jasa pelabuhan itu diberi tugas mengelola pelabuhan sesuai wilayah kerjanya masing-masing.

Erick menginginkan pembagian tugasnya bukan dari wilayahnya, melainkan dari jenis usahanya.

“Contoh apakah ke depan Pelindo bisa jadi pelindo 1 sampai IV atau Pelindo kita ubah sesuai fungsinya, misalnya Pelindo peti kemas, pelabuhan, curah cair, tidak berdasarkan sub region-nya yang akhirnya terjadi kanibal tidak pasti di antara mereka. Hal-hal ini yang mau kita lakukan,” kata Erick.

Baca juga: Sindir Ahok, Stafsus Erick Thohir: Jangan Buru-buru Bentuk Superholding

Tanggapan Kementerian BUMN

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara terkait pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait pembubaran Kementerian BUMN dan pembentukan superholding.

Menurut Arya, pembentukan superholding merupakan ide yang sudah lama diungkapkan. Bahkan, sejak mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Soal ide mengenai super holding, ini kan ide lama sekali, periode sebelumnya pun sudah ada ide ini, tapi kita di Kementerian melihat bahwa saat ini yang sangat penting ialah bagamaina memastikan antar BUMN itu bisa saling inline,” ujar Arya, Rabu (16/9/2020).

Arya menjelaskan, saat ini Menteri BUMN Erick Thohir tak ingin terburu-buru dalam membentuk superholding. Erick, kata Arya, lebih memilih membentuk klaster-klaster atau subholding perusahaan plat merah.

Baca juga: Kementerian BUMN: Wajar Ada Perwakilan Pemerintah di Posisi Komisaris BUMN

“Jadi kita uji semua, kita jangan buru-buru mau (bentuk) superholding, itu ide besar memang, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif enggak. Sekarang ini kan masih sendiri-sendiri nih, jadi masih jauh pemikiran mengenai super holding masih jauh sekali,” kata Arya.

Arya menambahkan, Erick Thohir menginginkan rantai pasok antar BUMN berjalan dengan baik. Sebab, selama ini rantai pasok antar perusahaan plat merah belum berjalan dengan baik.

“Jadi itu mimpi besar kita ada superholding, tapi kita pastikan dulu semua jalan dulu, Pak Erick ingin memastikan semua jalan dulu end to end, suplai chain itu kita sampaikan juga di DPR mengenai strategi kita terkait klaster-klaster dan DPR itu melihat itu adalah cara langkah kita bisa dapatkan kondisi saat ini yang terbaik,” ungkapnya.

Baca juga: Profil Indira Chundra Thita, Anak Mentan yang Jadi Komisaris di Holding BUMN Pupuk

(Sumber: KOMPAS.com/Akhdi Martin Pratama | Editor: Sakina Rakhma Diah Setiawan)