Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengenal Lingkup Tugas Menko Luhut yang Wewenangnya "Seluas Lautan"

Kompas.com - 21/09/2020, 08:26 WIB
Muhammad Idris

Penulis

Sumber Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seringkali disebut sebagai menteri segala urusan. Lingkup bidang maritim maupun investasi memang terbilang luas.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) merupakan kementerian yang sebelumnya bernama Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Nomenkelatur diubah oleh Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya agar lingkup tugas kementerian ini bisa lebih luas, tak hanya mencakup soal maritim.

Tercatat, kementerian yang dipimpin Luhut ini mengurusi berbagai bidang antara lain pariwisata, energi, transportasi, kehutanan, perikanan, lingkungan hidup, kedaulatan negara, pemerataan ekonomi, infrastruktur, perubahan iklim, ketahanan bencana, hingga revolusi mental.

Baca juga: Disebut Menteri Segala Urusan, Ini Jawaban Luhut

Kementerian yang berkantor di Jalan Thamrin Jakarta Pusat ini memiliki sejumlah unit kerja yang meliputi Sekretaris Kementerian, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

Berikutnya yakni Deputi Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Deputi Penglolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Deputi Bidang Pariwisata.

Mengutip Program Prioritas RPJMN 2020-2024, Senin (21/9/2020), berikut proyek prioritas nasional (major project) yang dikoordinasi di bawah Kemenko Marves:

  • Kereta Api Makasssar-Pare Pare
  • Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
  • Pembangkit Listrik 27.000 Mw dan Transisi 19.000 Kms dan Gardu Induk 38.000 Mva
  • Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak
  • Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 Km)
  • Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar
  • Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa
  • Infrastruktur Jaringna Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
  • Jembatan Udara 37 Rute di Papua
  • Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan
  • Jalan Trans Papua Marauke-Sorong
  • Rumah Susun Perkotaan (1 juta)
  • 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Likupang, Bangka Belitung dan Morotai
  • 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter
  • Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
  • Pembangunan Energi Terbarukan B100 Berbasis Kelapa Sawit
  • Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
  • Pembangunan Wilayah Batam-Bintan
  • Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
  • Integrasi Pelabuhan Perikana dan Fish Market Bertaraf Internasional
  • Ibu Kota Negara (IKN)
  • Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kafemenanu, PKSN Jayapura, PKSN Merauke)
  • Wilayah Adat Papua : Wilayag Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay
  • Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM Palembang, WM Banjarmasin, WM Denpasar, WM Makassar)
  • Pembangunan Kota Baru (Maja, Tabhybg Selor, Sofifi, Sorong)
  • Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak (Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)
  • Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis
  • Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
  • Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
  • Penguatan Keamanan Laut di Natuna

Baca juga: Luhut: Tenang, Kita Akan Selesaikan Pandemi Covid-19 dengan Baik

Penjelasan Luhut

Sebelumnya Luhut sempat angkat bicara soal tudingan yang menyebut dirinya menteri segala urusan. Menurut Luhut, sebagai menteri koordinator, dirinya harus mengkoordinir kementerian yang ada di bawahnya.

Saat ini, kementerian yang dibawahi Kemenko Maritim dan Investasi, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Jadi kalau orang bilang saya mengurusi semua, ya karena memang otak dia keliru. Kalau kamu menyelesaikan satu, kamu harus koordinasi dengan kementerian yang lain," ujar Luhut di kantornya, Selasa (9/12/2019).

Baca juga: Luhut: Saya Omong Agak Keras, Jangan Terlalu Nyinyir...

Luhut mencontohkan, misalnya dalam proyek Light Rail Transit (LRT). Meski proyek tersebut berkaitan dengan sarana transportasi, tetapi pengerjaannya bersinggungan dengan kementerian lainnya.

Misalnya dengan PUPR, Kemenkeu, BUMN Kementerian ATR dan juga pemerintah daerah. Atas dasar itu, perlu adanya koordinasi antar kementerian agar proyek tersebut tak mengalami gangguan.

“Jadi dibilang cawe-cawe, memang harus cawe-cawe kalau mau selesai tapi untuk tugas pokok kami," kata Luhut. Luhut pun meminta pihak yang menuding dirinya terlalu banyak ikut campur diurusan pemerintahan segera menemui dirinya. Dia ingin menjelaskan alasan dirinya melakukan hal itu.

“Saya undang datang gitu lho, biar saya jelaskan seperti ini. Nanti dengan dasar ini, silakan berkomentar, saya juga ingin dikritik karena ada angle-angle yang saya tidak tahu," ucap dia.

Baca juga: Luhut Minta 8 Daerah Siapkan Hotel Bintang 2 dan 3 untuk Pusat Karantina Pasien OTG

(Sumber: KOMPAS.com/Akhdi Martin Pratama| Editor: Bambang P. Djatmiko)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Kompas.com
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com