Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolong Pak Jokowi, Petani Teriak Pupuk Subsidi Hilang di Pasaran

Kompas.com - 22/09/2020, 07:26 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak beberapa pekan terakhir, pupuk subsidi menghilang dari pasaran di sejumlah daerah. Padahal, keberadaan pupuk sangat diperlukan karena saat ini sudah masuk musim tanam.

Kelangkaan pupuk dirasakan petani di Jawa Tengah. Pupuk subsidi sudah hilang di agen-agen distribusi pupuk sejak Agustus lalu (pupuk subsidi langka).

"Pupuk subsidi sudah enggak ada lagi barangnya. Dicari kemana-mana sudah nggak ada yang jual. Ini mulai hilang sudah dari Agustus," ujar Ketua Kelompok Tani Sarwo Dadi Desa Baleraksa, Karangmoncol, Purbalingga kepada Kompas.com, Selasa (22/9/2020).

Fajar menuturkan, petani kesulitan mendapatkan pupuk, terutama jenis urea. Pupuk non-subsidi pun juga dalam waktu bersamaan hilang di agen-agen pupuk. Bahkan kalaupun ada, harganya melambung hingga Rp 160.000 per karungnya.

Baca juga: Profil Indira Chundra Thita, Anak Mentan yang Jadi Komisaris di Holding BUMN Pupuk

"Barang pupuknya benar-benar sudah susah di desa, kalaupun dapat harganya dikasih Rp 160.000 sekarung di agen, padahal biasanya pupuk subsidi harganya Rp 90.000. Itu juga belum tentu dapat," ucap sekretaris desa Balereksa tersebut.

Fajar yang juga pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Purbalingga ini berujar, petani gabah saat ini dalam kondisi tercekik karena hilangnya pupuk di pasaran, apalagi petani yang sudah terlanjur menanam di musim tanam baru.

"Hilang pupuk ini masalahnya terjadi bertepatan dengan musim tanam. Sengsara petani. Ditanya ke agen pupuk, katanya langka cuma bilang karena sudah enggak didrop. Tolong dibantulah pemerintah petani ini," kata Fajar.

Penjelasan Mentan

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Menurutnya, ia mendapatkan banyak keluhan dari petani.

Baca juga: Pro Kontra Kalung Eucalyptus Kementan yang Diklaim Ampuh Bunuh Corona

"Saya dapat keluhan, dan bukan saya saja (yang dapat keluhan, tapi anggota Komisi IV lainnya), yang paling besar itu Jawa Timur sama Jawa Tengah dalam kelangkaan pupuk," ujar Sudin dalam rapat kerja, Senin (21/9/2020).

Sudin menjelaskan, persoalan ini memang sudah coba diatasi dengan program Kartu Tani. Namun, tetap saja pelaksanaan Kartu Tani dirasa kurang maksimal.

Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengaduan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani juga tak berjalan baik. Sehingga, untuk sementara program ini ditahan lebih dulu.

"Kemarin dapat penjelasan dari Kementan untuk penggunaan Kartu Tani ditunda sampai Desember 2020,” kata Sudin.

Baca juga: Pupuk Bersubsidi Langka, Mentan Janji Bakal Tuntaskan dalam 1 Minggu

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengupayakan untuk petani tak lagi kesulitan mendapat pupuk bersubisidi. Ini dilakukan dengan penambahan anggaran pupuk bersubsudi.

"Atas support Komisi IV, pemerintah telah menyetujui penambahan pupuk dan tinggal administrasi sepenuhnya belum," kata dia.

Ia memastikan, penyelesaian masalah administrasi akan dilakukan dengan cepat. Syahrul juga meyakini, persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi ini bisa rampung dalam waktu satu minggu.

"Tapi semua proses sudah kita lewati dan langkah dilapangan sudah kami sikapi. Saya akan urus satu minggu ini dan kita akan selesaikan,” pungkas Syahrul.

Baca juga: Mengulas Proyek Besar Prabowo, Kerahkan Prajurit TNI Menanam Singkong

(Sumber: KOMPAS.com/Yohana Artha Uly | Editor: Bambang P. Jatmiko)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com